ADVERTORIAL — Kondisi memprihatinkan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). SMA Negeri 1 Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur menjadi contoh nyata ketimpangan pembangunan yang berlangsung puluhan tahun, dengan bangunan sekolah yang sebagian sudah roboh tanpa pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut. “Dalam rapat Banggar selanjutnya, RAPBD akan dibahas setelah input RKA. Saya ingin menekankan soal SMA Negeri 1 Sangkulirang. Sekolah ini sudah berdiri sejak Kutai dan usianya 33 tahun, tapi tidak pernah ada pembangunan rehabilitasi. Bahkan beberapa bangunannya sudah roboh. Bayangkan, ini kecamatan tertua, tapi dibiarkan begitu saja. Kondisi ini semakin meyakinkan bahwa ada perbedaan dalam tinjauan pembangunan pendidikan,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Kaltim, Senin (08/09/2025).
Menurut Agusriansyah, masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan. “Kami mengingatkan, mungkin ada roadmap-nya, tapi jangan sampai hanya ada di atas kertas tanpa aplikasi nyata. Contohnya SPMB kemarin yang menimbulkan banyak persoalan. Itu seharusnya jadi dasar evaluasi,” jelasnya.
Persoalan daya tampung sekolah juga mendapat perhatian khusus. Kapasitas terbatas di sekolah negeri menyebabkan banyak anak tidak tertampung, terutama di Kutai Timur. “Untuk mengurangi anak yang tidak diterima di sekolah, misalnya di Kutim, sentralistiknya ada di SMA 1 Sangatta Utara. Itu kan seharusnya ditambah lokal atau bangunannya, supaya bisa menampung lebih banyak siswa,” katanya.
Ia menawarkan solusi praktis untuk mengatasi masalah keterbatasan ruang belajar. “Kalau analisis kita tepat, cukup ditambah satu lokal ke atas atau satu bangunan ke atas, saya rasa sudah memadai. Hal-hal semacam ini yang harus dipikirkan, belum lagi masalah sekolah di wilayah 3T seperti Sandara yang kondisinya juga memprihatinkan,” pungkasnya.
DPRD Kaltim mendorong pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki ketimpangan ini. Pembangunan pendidikan yang berkeadilan harus menjadi prioritas, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah tertinggal yang selama ini terabaikan.[]
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna