PARLEMENTARIA — Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih belum berjalan maksimal. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, yang menegaskan bahwa sektor-sektor strategis yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) perlu digarap lebih serius, terutama melalui instrumen pajak kendaraan operasional perusahaan besar dan penggunaan alat berat.
“Tujuan kita kan terhadap sumber daya alam yang kemudian bisa menambah PAD, karena memang sumber daya alam tentu saja perusahaan-perusahaan besar itu memiliki kendaraan yang dipakai, BBM yang digunakan di sana,” ujarnya saat ditemui di Gedung Paripurna DPRD Kaltim, Sabtu (06/11/2025).
Menurut Husni, salah satu sumber pendapatan yang seharusnya dapat dimaksimalkan adalah pajak dari kendaraan operasional, alat berat, dan bahan bakar minyak yang digunakan perusahaan tambang, migas, dan perkebunan. Ia menilai selama ini pemerintah daerah masih belum optimal dalam memungut dan mengelola potensi pendapatan yang cukup besar tersebut.
“Sehingga pajak-pajak kendaraan alat berat, BBM, kemudian yang lain-lain itu harus kemudian optimal diambil oleh Kutai Kartanegara atau Provinsi Kaltim, kalau Provinsi Kaltim dapat kan dibagi juga ke kabupaten-kabupaten kota gitu,” katanya.
Husni menambahkan bahwa diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa pengawasan aset dan potensi pajak tidak hanya bertumpu pada pemerintah provinsi. Menurutnya, kolaborasi dibutuhkan agar inventarisasi potensi pendapatan dapat dilakukan lebih komprehensif dan terarah.
“Jadi kerja sama kabupaten kota, Kukar dengan provinsi itu harus kuat, jadi jangan hanya kemudian provinsi yang menginventarisasi terkait persoalan pajak kendaraan alat berat, pajak BBM, tapi juga kemudian teman-teman kabupaten kota juga membantu provinsi untuk menggiatkan, menginventarisir hal-hal yang kemudian dapat menjadi pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Selain itu, Komisi II juga tengah memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan alur Sungai Mahakam, yang selama ini dinilai rawan dikuasai pihak tertentu tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. Menurut Husni, penguasaan jalur transportasi sungai tidak boleh dimonopoli dan harus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Kita itu sedang mengatur instrumen bagaimana alur Sungai Mahakam itu tidak dikuasai segelintir orang yang bukan untuk pendapatan asli daerah, sehingga hari ini memang DPRD Kaltim sedang menggodok perda tentang pengelolaan alur Sungai Mahakam,” ungkapnya.
Di sisi lain, Husni juga menyoroti peran perusahaan daerah (perusda) yang selama ini dinilai belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah, meskipun telah mendapatkan penyertaan modal dalam jumlah besar dari APBD.
“Bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan yang selama ini kan mandul nih, dikasih disuntik uang begitu besar, tapi dividennya lebih kecil dari bunga bank misalnya,” ucapnya.
Menurutnya, Komisi II akan melakukan penataan menyeluruh terhadap perusda agar dapat berfungsi secara produktif dan tidak sekadar menjadi beban keuangan daerah. Jika tidak mampu menghasilkan keuntungan yang sepadan, maka keberadaannya perlu dievaluasi secara tegas.
“Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang lebih daripada kemudian bunga bank, lebih baik kita kolepskan, kita tarik untuk tidak ada perusahaan lagi di situ,” ujarnya.
Husni optimistis bahwa PAD Kalimantan Timur mampu meningkat signifikan melalui penguatan regulasi, kebijakan fiskal, serta inventarisasi aset dan potensi ekonomi daerah yang dilakukan secara lebih agresif dan transparan.
“Saya yakin dan percaya PAD kita akan meningkat lebih dari tahun-tahun sebelumnya, karena memang Pak Gubernur dengan teman-teman anggota DPRD giat sekali untuk menginventarisir apa-apa yang bisa menjadi PAD,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi juga akan mulai mengembangkan sumber pendapatan baru dengan tidak hanya bergantung pada sektor energi berbasis sumber daya tak terbarukan.
“Kita coba eksploitasi lagi persoalan PAD-PAD di luar pada energi yang tidak terbarukan itu,” tutupnya Husni. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna