PARLEMENTARIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan perlunya pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat terhadap kinerja rumah sakit milik pemerintah provinsi, terutama terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pengembangan fasilitas. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Selasa (19/08/2025), dengan tujuan memastikan program kegiatan rumah sakit pada semester II tahun 2025 berjalan efektif dan target pendapatan tercapai.
RDP menghadirkan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim serta manajemen dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, RSUD Aji Muhammad Salehuddin (AMS) II Samarinda, RS Mata Kaltim, dan RSJD Atma Husada Mahakam Kaltim. Forum ini menjadi ruang bagi DPRD untuk menilai sejauh mana rumah sakit menjalankan tanggung jawabnya terhadap pelayanan masyarakat sekaligus target finansial yang diberikan pemerintah provinsi.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa target pendapatan lima rumah sakit milik Pemprov Kaltim mencapai lebih dari Rp1 triliun, dengan realisasi hingga akhir Juli 2025 sebesar 68 persen.
“Rata-rata kelima rumah sakit sudah tercapai 68 persen dan kami optimis sampai akhir tahun target sebesar Rp1 triliun lebih dapat tercapai,” ungkap Darlis usai memimpin RDP di Gedung E Lantai 1 kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Darlis menyoroti pembangunan Gedung Pandurata di RSUD AWS Samarinda yang dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2025. Saat ini gedung berada pada tahap pemasangan alat kesehatan, dan beberapa layanan poliklinik akan dipindahkan ke gedung baru agar pelayanan lebih cepat dan antrean pasien berkurang.
“Pembangunan Gedung Pandurata saat ini dalam tahap pemenuhan alat-alat kesehatan, sehingga tahun ini bisa beroperasi dan antrean layanan dapat diminimalkan,” jelas politisi Partai Amanah Nasional (PAN) itu.
Sementara RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan telah menyelesaikan pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu, namun belum dapat digunakan karena alat kesehatan masih dalam tahap penganggaran. Setelah beroperasi, gedung ini diproyeksikan menjadi pusat rujukan pelayanan jantung terbesar di wilayah timur Indonesia.
Darlis menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan rumah sakit harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan, tanpa mengorbankan mutu pelayanan bagi masyarakat.
“Harapannya, setiap rumah sakit dapat terus meningkatkan pendapatannya sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan agar masyarakat tetap mendapatkan layanan terbaik,” pungkasnya.
Dengan dorongan DPRD yang lebih menekankan evaluasi dan pengawasan, diharapkan pelayanan rumah sakit provinsi tidak hanya memenuhi target finansial, tetapi juga mampu memberikan layanan yang prima bagi masyarakat.[]
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna