PARLEMENTARIA — Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik diyakini menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi sekaligus mendorong tercapainya kesejahteraan sosial. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, saat menggelar Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-7 di RT 35 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan ini mengangkat tema “Keterkaitan Antara Politik dan Kesejahteraan Sosial” dan dihadiri puluhan warga dari berbagai kalangan. Dalam suasana yang akrab namun penuh substansi, Nurhadi menekankan bahwa kesejahteraan tidak dapat dicapai tanpa kesadaran politik masyarakat.
“Politik tidak melulu soal kekuasaan. Politik adalah alat untuk memperjuangkan hak masyarakat, termasuk soal pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik,” ujar Nurhadi saat membuka acara.
Ia mengingatkan bahwa partisipasi warga tidak boleh berhenti pada saat pemilihan umum semata. Keikutsertaan dalam forum-forum aspirasi di lingkungan, musyawarah warga, dan kegiatan konsultasi publik merupakan bentuk nyata keterlibatan politik yang berpengaruh terhadap kebijakan daerah.
“Kita harus sadar bahwa keputusan-keputusan penting yang memengaruhi hidup kita berasal dari ruang-ruang politik. Maka, mari melek politik dan gunakan hak kita dengan bijak,” tegasnya.
Nurhadi menjelaskan, politik yang berpihak pada rakyat akan tercermin dalam kebijakan yang memperkuat layanan publik. Ia menyebutkan bahwa akses pendidikan yang setara, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan infrastruktur yang merata merupakan hasil dari proses politik yang sehat.
Untuk itu, ia mendorong warga agar tidak ragu menyampaikan aspirasi, baik secara langsung kepada perwakilan rakyat maupun melalui mekanisme resmi yang tersedia.
Acara tersebut menghadirkan narasumber Dekrita Ria Hanani, yang memberikan paparan tentang hubungan erat antara kebijakan politik dengan layanan kesehatan dan program sosial. “Ketika kebijakan politik berpihak pada masyarakat, maka layanan kesehatan menjadi lebih terjangkau dan program sosial berjalan efektif,” ujar dr Dekrita.
Ia menegaskan, perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan dan sosial akan lebih kuat jika masyarakat aktif mengawal kebijakan tersebut. Diskusi yang dipandu oleh moderator Mardiani berlangsung dinamis. Warga terlihat antusias mengajukan pertanyaan, mulai dari ketersediaan layanan kesehatan di tingkat kelurahan hingga pelaksanaan program bantuan sosial.
Momen tanya jawab ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan masukan secara langsung kepada legislator. Nurhadi pun menampung semua aspirasi dan berjanji akan memperjuangkannya di tingkat DPRD Provinsi.
Kegiatan PDD ke-7 ini tidak hanya menjadi sarana edukasi politik, tetapi juga mempererat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya. Dengan pendekatan yang inklusif, Nurhadi berharap kesadaran politik warga semakin meningkat sehingga mereka dapat berperan aktif dalam membentuk kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna