ADVERTORIAL — Kegiatan reses masa sidang II Tahun 2025 dimanfaatkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Dalam kunjungan yang berlangsung pada Kamis (03/07/2025) di Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, politisi Partai Golkar tersebut mendengarkan berbagai keluhan dan usulan dari warga.
Sejumlah persoalan disampaikan warga kepada Sapto, mulai dari permintaan percepatan realisasi program Gratispol untuk baju seragam SMA/SMK, hingga persoalan akses terhadap air bersih dan jaringan gas alam. Selain itu, pembangunan tempat ibadah yang belum rampung juga menjadi salah satu perhatian.
“Utamanya adalah tentang gratispol terkait seragam sekolah gratis, kemudian masalah tempat ibadah, air bersih sama jaringan gas alam,” ujar Sapto kepada awak media seusai acara pertemuan.
Menanggapi keluhan soal air bersih, Sapto menyatakan akan berkomunikasi dengan Perumda Tirta Kencana Samarinda. Ia menyayangkan masih ada sekitar 600 kepala keluarga di kawasan tersebut yang belum terlayani oleh jaringan distribusi air bersih, padahal lokasinya berada di dalam kota.
“Kami coba diskusikan dan tanyakan kenapa sampai sekarang PDAM tidak bisa naik ke atas padahal di sini kurang lebih sekitar 600 KK serta akan cari solusinya, untuk letaknya di kota Samarinda bukan di pinggiran Samarinda,” kata Sapto.
Soal pembangunan masjid yang terhenti di Jalan Damai, Sapto mendorong pengurus yayasan untuk segera melengkapi persyaratan administrasi agar bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menegaskan, bantuan pembangunan tempat ibadah diberikan secara merata tanpa membedakan latar belakang agama.
“Nanti yayasan penuhi persyaratannya dan Pemprov akan bantu bukan hanya di Samarinda, tapi seluruh Provinsi Kaltim untuk sarana ibadah serta tidak hanya muslim saja, semuanya dibantu,” tutur Sapto.
Ia juga menyoroti masih adanya sekolah menengah atas maupun kejuruan yang mewajibkan pembelian seragam, meskipun program Gratispol sudah dijalankan. Menurutnya, hal tersebut perlu diklarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.
“Saya akan mempertanyakan kepada kepala dinas bahwa sudah ada edaran dari Pemprov, tapi masih tetap ditarik dan miss-nya di mana? atau memang belum teranggarkan semua, karena provinsi melakukan pergeseran, tapi insyaallah kalau 2026 mungkin sudah tercover semuannya,” tutup Sapto.[]
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna