PARLEMENTARIA – Peringatan dini tentang tingginya intensitas curah hujan di akhir tahun yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Peningkatan debit air di kawasan hulu sungai dikhawatirkan berdampak langsung terhadap wilayah padat penduduk di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menuturkan bahwa pihaknya saat ini tengah mewaspadai potensi bencana alam akibat curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah Kaltim, khususnya daerah hulu yang menjadi penyangga aliran Sungai Mahakam. Ia membandingkan potensi ancaman tersebut dengan bencana banjir besar yang terjadi di Pulau Sumatera beberapa waktu lalu. “Cuma yang kita khawatirkan adalah bencana sebenarnya, karena seperti di Sumatera kan,” ujarnya, Sabtu (06/12/2025).
Menurut Hasanuddin, kenaikan debit air di bagian hulu Sungai Mahakam mulai dari Mahakam Ulu (Mahulu) hingga Kutai Barat (Kubar) dapat berdampak luas ke wilayah hilir seperti Tenggarong dan Samarinda. “Kita khawatir kalau ini curah hujannya tinggi nanti kayak mahulu mahakam naik mahulu, kubar, nanti turun ke Tenggarong, nanti kesini,” katanya.
Ia menegaskan bahwa upaya antisipasi terus dilakukan melalui koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “Itu yang malah kita antisipasi melalui Badan penanggulangan bencana,” ucapnya.
Hasanuddin meminta pemerintah menyiapkan anggaran tidak terduga sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana, baik musim hujan maupun musim kemarau. “Jadi pemerintah siapkan juga anggaran itu, anggaran-anggaran tidak terduga itu harusnya disiapin ada bencana-bencana alam, kalau musim-musim ini hujan nih, kalau kering titik-titik api,” jelasnya.
Ia juga menilai dukungan perusahaan melalui CSR dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sangat diperlukan mengingat keterbatasan fiskal daerah. “Harapan kita sebenarnya selain APBD kita akan memang anggaran-anggaran fiskalnya sangat terbatas, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan melalui CSR atau PPM program pemberdayaan masyarakat itu,” ungkapnya.
Hasanuddin turut menyoroti minimnya sarana pendukung penanganan bencana, salah satunya helikopter untuk respon cepat maupun pengawasan pembangunan. “Kita tidak punya helikopter, itu sebenarnya juga dipikirkan apa kerjasama dengan perusahaan atau pemerintah kota menyewa, per-enam bulan, per tiga bulan kita siapkan anggarannya,” ucapnya.
Menurutnya, keberadaan helikopter sangat diperlukan untuk penanganan darurat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau jalur darat atau sungai saat bencana. “Jadi ini time berkala kita bisa berjalan melihat ke sana, kalau memang ada eksiden, kalau tidak ada kan bisa melihat program pembangunan yang dilakukan,” ujarnya.
Ia berharap dukungan pemerintah provinsi semakin kuat untuk membantu penanganan bencana dan program strategis daerah. “Termasuk bantuan-bantuan kepada pemerintah daerah, itu bisa dilakukan oleh gubernur dan DPR sebenarnya, dan ini juga kita beri masukan kepada pemerintah,” pungkasnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna