PARLEMENTARIA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Syadiah, menegaskan bahwa isu penghapusan total anggaran untuk media tidaklah benar. Ia memastikan bahwa alokasi anggaran media tetap diakomodasi dalam rencana keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, meskipun ada penyesuaian nilai anggaran yang diusulkan.
“Sebetulnya bukan ditiadakan, cuma mungkin dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah karena melihat usulan anggaran media ini jumlahnya besar sampai ratusan miliar, makanya dibahas batas kewajarannya,” ujar Syarifatul, kepada wartawan di kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (25/07/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan dilandasi oleh isu viral yang sebelumnya menyeret ajudan Gubernur, melainkan karena pertimbangan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam pandangannya, keberadaan media sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi dan penyampaian program pembangunan kepada masyarakat luas.
“Teman-teman dari media ini juga perlu diperhatikan, tentunya kalau ada anggapan ini kaitannya dengan Gubernur yang kemarin viral, sebetulnya tidak ada,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Syarifatul menyebut bahwa selama ini Pemprov Kaltim selalu mengalokasikan anggaran untuk media. Ia tidak menolak adanya evaluasi atas besaran anggaran yang diajukan, namun meminta agar tidak sampai dilakukan penghapusan total karena media memiliki fungsi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik.
“Kalau Kami realistis saja, kalau memang dianggap itu berlebihan, membengkak, dan tidak proporsional silakan, tapi jangan di-nol kan,” ucap legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Bontang ini.
Menurutnya, perhatian terhadap media bukan sekadar alokasi dana, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap peran media sebagai mitra pembangunan yang membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Syarifatul menekankan pentingnya menjaga kesinambungan dukungan anggaran dengan pendekatan yang wajar dan proporsional.
“Kami juga sampaikan kalau media ini mitra pemerintah yang menginfokan segala kegiatan-kegiatan pembangunan ke masyarakat harus juga dihidupi dalam batas kewajaran,” tutup Syarifatul. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna