PARLEMENTARIA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan keyakinannya terhadap rencana pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028. Optimisme ini disampaikannya usai menghadiri upacara pengibaran bendera, meski dengan catatan bahwa perkembangan proyek strategis nasional ini masih berlangsung secara bertahap dan perlu pengawasan ketat.
“Pemerintahan akan berpindah di 2028, ini bisa-bisa kita lihat bersama nantinya, tapi memang kita optimis,” ujar Hasanuddin di Gelora Kadrie Oening, Minggu (17/08/2025) pagi.
Salah satu indikator kesiapan yang diajukan oleh Hasanuddin adalah pengoperasian bandara baru IKN yang tidak hanya melayani kepentingan internal pemerintah, tetapi juga terbuka untuk masyarakat umum. Kebijakan komersialisasi bandara ini dinilainya sebagai langkah strategis untuk mentransformasi IKN dari kawasan eksklusif menjadi destinasi yang inklusif. “Karena sekarang menurut kepala otorita IKN bahwa bandara itu akan dikomersilkan artinya membuka daerah IKN agar bisa terbuka untuk umum,” katanya.
Selain bandara, sejumlah fasilitas pendukung telah mulai dioperasikan. Hasanuddin menyebutkan bahwa berbagai infrastruktur penunjang seperti lapangan, hotel, dan sarana publik lainnya telah mulai berfungsi dan ditempati. “Lapangan, hotel-hotel sudah mulai berfungsi, sudah mulai jalan, infrastruktur lain juga sudah mulai itu ya, sudah mulai ditempati,” ungkapnya.
Namun, di balik optimisme tersebut, Hasanuddin menyoroti masih terbatasnya akses informasi dan partisipasi publik dalam proses pembangunan IKN. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, eksposur perkembangan proyek masih minim, termasuk keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. “Dan memang IKN juga belum terlalu mengekspos diri untuk termasuk pemerintah daerah untuk mulai, apalagi untuk daerah lain terbuka,” ucapnya.
Transparansi menjadi kata kunci yang ditekankan oleh Hasanuddin. Ia berpendapat bahwa keterbukaan akses bandara untuk umum dapat menjadi jendela bagi masyarakat untuk memantau perkembangan IKN secara langsung. “Maksud saya dengan adanya keterbukaan bandara untuk umum, ini kita mulai melihat perkembangan IKN secara dekat, karena sekarang masih eksklusif menurut saya,” katanya.
Harapannya, keterbukaan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi diikuti dengan mekanisme pengawasan bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan pemerintah daerah. “Harapannya mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita sama-sama melihat dan mengawasi perkembangan IKN,” pungkas Hasanuddin.
Dengan demikian, meskipun optimis dengan target 2028, Hasanuddin menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan transparan dalam setiap tahap pembangunan IKN untuk memastikan bahwa proyek nasional ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.[]
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna