PARLEMENTARIA – Kekurangan tenaga kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim) kini disebut sudah berada pada fase kritis yang berpotensi mengganggu kualitas pelayanan kesehatan dasar. Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai masalah ini bukan sekadar soal jumlah tenaga medis, tetapi juga menyangkut ketimpangan distribusi yang telah menjadi akar persoalan dalam sistem kesehatan daerah.
“Jika krisis tenaga kesehatan ini tidak segera ditangani secara sistematis, maka bisa menjadi hambatan besar bagi pencapaian standar pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur,” ujar Andi Satya, Senin (21/7/2025).
Berdasarkan data yang diterimanya, kebutuhan tenaga medis di Kaltim mencapai sekitar 4.000 orang. Namun, yang tersedia saat ini baru sekitar separuhnya. Kekurangan ini paling terasa di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan pedesaan. Di banyak titik, fasilitas kesehatan tidak dapat beroperasi optimal karena minimnya sumber daya manusia (SDM).
Warga di daerah terpencil kerap harus menempuh perjalanan panjang menuju pusat kota hanya untuk mendapatkan layanan medis dasar. Kondisi ini menjadi ironi di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di Kaltim sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN).
Andi menilai, percepatan pemerataan tenaga medis harus menjadi prioritas. Tanpa langkah konkret, pembangunan fisik yang masif akan kehilangan makna jika masyarakat di pelosok tetap kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Untuk mengatasi keterbatasan tenaga medis, Andi mendorong pemanfaatan telemedicine. Dengan membaiknya akses internet di berbagai wilayah, pelayanan kesehatan jarak jauh dinilai dapat menjadi solusi sementara yang efektif.
“Sistem pelayanan kesehatan jarak jauh ini dapat membantu menjangkau daerah-daerah yang kekurangan dokter atau tenaga medis lainnya. Apalagi sekarang akses internet di banyak wilayah sudah membaik,” jelasnya.
Selain telemedicine, Andi mengusulkan dibentuknya kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, termasuk dari luar Kaltim. Skema ini diharapkan mempercepat penempatan tenaga medis ke wilayah yang sangat membutuhkan.
“Skema kemitraan semacam ini diharapkan memperkuat cakupan pelayanan dasar kesehatan di seluruh provinsi,” tambahnya.
Untuk jangka panjang, Andi menilai penting adanya program beasiswa ikatan dinas bagi putra-putri daerah di bidang kedokteran dan tenaga kesehatan. Dengan kewajiban kembali mengabdi ke daerah asal setelah lulus, regenerasi tenaga medis di daerah terpencil dapat terjamin. “Kalau beasiswa dikaitkan dengan kewajiban kembali mengabdi, maka kita bisa memastikan ada regenerasi tenaga medis di daerah-daerah terpencil,” ujarnya menutup. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna