PARLEMENTARIA – Anggota DPRD Kalimantan Timur Komisi II, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa suara masyarakat terkait keberatan pemotongan Tambahan Kinerja Daerah (TKD) merupakan aspirasi sah yang patut diapresiasi. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di DPRD Kaltim pada Jumat (21/11/2025) malam.
“Masyarakat yang menyuarakan keberatan, sementara sebenarnya kita sendiri juga di porsi pemerintah, kan Pak Gubernur juga sudah bertemu dengan Pak Menteri langsung untuk menyuarakan itu, dan disampaikan alasan-alasannya,” ungkap Firnadi.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan hal serupa merupakan dinamika positif bagi demokrasi dan proses kebijakan daerah.
“Ketika masyarakat ikut bergerak untuk menyuarakan hal yang sama, saya kira itu hal yang positif dan DPR, sebagaimana juga saya yakin disampaikan juga dalam forum itu,” jelasnya.
Firnadi menambahkan bahwa respons DPR RI terhadap aspirasi masyarakat cukup baik, terutama terkait keberatan atas kebijakan pusat yang memotong TKD Kaltim.
“Saya dengar bahwa di DPR menyambut positif atas dukungan masyarakat menyuarakan keberatan atas pemotongan TKD, karena memang kita melihat dampaknya ke depannya akan mengalami perlambatan,” tuturnya.
Politikus muda ini mengungkapkan bahwa pemotongan TKD sebesar sekitar Rp6 triliun akan berdampak signifikan terhadap banyak program pembangunan di Kalimantan Timur.
“Kesulitan kita untuk membangun dikarenakan selama ini kita memang membangun dengan pola yang terakhir kan di angka sekitar 20–21 triliun,” ungkap Firnadi.
Ia menuturkan bahwa berkurangnya anggaran menyebabkan sejumlah program yang telah ditunggu masyarakat terancam tidak bisa direalisasikan di tahun mendatang.
“Sehingga dengan adanya pengurangan itu di 6 triliun, akan ada banyak kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan dan itu semua sudah masyarakat menunggu sebenarnya,” jelasnya.
Terkait respons dan langkah masyarakat, Firnadi menilai bahwa setiap kelompok memiliki cara masing-masing dalam menyampaikan aspirasi dalam koridor demokrasi.
“Masing-masing punya pandangan dalam menempuh, misalnya kalau yang jalur diplomasi, kemudian ada yang melakukan gerakan, tapi ya tentu saja semua sudah menimbanglah dampak-dampaknya, konsekuensinya dan sebagainya,” jelasnya.
Firnadi pun berharap seluruh proses penyampaian aspirasi, baik melalui jalur dialog maupun aksi, tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan konflik horizontal.
“Harapannya ya semua berjalan sesuai dengan koridor-koridor ketentuan,” pungkasnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna