PARLEMENTARIA – Upaya memperkuat proses legislasi melalui pendekatan ilmiah kini mendapatkan momentum baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menjalin kerja sama kelembagaan dengan Universitas Mulawarman (Unmul), sebagai bagian dari komitmen membangun kebijakan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis riset.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan di Hotel Novotel Balikpapan pada Jumat, (25/07/2025). Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, hadir mewakili lembaga legislatif, sementara dari pihak kampus diwakili langsung oleh Rektor Unmul, Prof Dr Ir H Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
Kolaborasi ini tidak sekadar menjadi simbol kemitraan, melainkan juga wujud konkret sinergi antara lembaga legislatif dan akademisi untuk menghadirkan kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami menyadari bahwa intuisi politik saja tidak cukup dalam pengambilan keputusan. Diperlukan dukungan akademik yang kuat, berbasis data dan analisis ilmiah,” ujar Ekti dalam sambutannya.
Kemitraan strategis ini diharapkan menjadi fondasi penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Ekti juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas anggota dewan harus sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, agar lembaga legislatif mampu menjawab tantangan pembangunan yang kian kompleks.
Unmul, sebagai perguruan tinggi terbesar di Kaltim, dinilai memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi melalui hasil riset, sumber daya manusia, dan pengalaman akademik. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyusunan naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah (ranperda), kajian kebijakan strategis, hingga pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota dewan.
Rektor Unmul, Prof Abdunnur, menyambut antusias kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa kampus tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan daerah. “Kami berkomitmen memberikan kontribusi nyata, menghadirkan riset-riset yang solutif, dan ikut membangun Kalimantan Timur yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tutur Prof Abdunnur.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara kampus dan parlemen daerah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi, mengingat banyaknya tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memerlukan solusi berbasis data serta pendekatan lintas disiplin ilmu.
Penandatanganan MoU ini turut dirangkai dengan diskusi awal mengenai pentingnya peran akademisi dalam proses legislasi, terutama dalam mendorong regulasi yang adil, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik.
Dengan semangat kolaboratif ini, baik DPRD Kaltim maupun Unmul berharap dapat membangun ekosistem pengambilan kebijakan yang lebih matang dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat Kaltim. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna