DPRD Kukar Desak RDP Terkait Kasus Pelecehan di Ponpes

DPRD Kukar Desak RDP Terkait Kasus Pelecehan di Ponpes

ADVERTORIAL – Dugaan kasus pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Tenggarong Seberang memantik perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daetah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar). Lembaga legislatif daerah menilai kasus ini tidak bisa dianggap sepele, apalagi mengingat kasus serupa pernah terjadi pada 2021.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akbar Haka, menegaskan pihaknya segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Langkah ini diambil untuk merumuskan keputusan cepat dalam penanganan kasus.

“Akhirnya kita bersepakat akan menggelar RDP secepatnya dengan OPD terkait. Setelah ini, saya akan lapor ke Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV. Artinya, ketika stakeholder dikumpulkan akan segera ada keputusan, apakah setelah RDP pesantren itu ditutup untuk memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga serupa, apalagi yang berbasis asrama,” ujarnya, Jumat (15/08/2025).

Menurut Akbar, lemahnya pengawasan di lembaga pendidikan berbasis asrama membuka celah terjadinya kekerasan seksual. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pengambilan keputusan pada kasus 2021 membuat pelaku yang sama kembali melakukan perbuatan serupa, hingga menambah jumlah korban di 2025.

“Kalau kita tidak ambil keputusan cepat dalam RDP, bisa terulang seperti kasus 2021… Harapan kita kali ini tegas, agar menjadi peringatan untuk ponpes-ponpes lainnya,” tegasnya.

Akbar juga menyoroti pentingnya pengawasan berlapis. Ia menilai usulan pembentukan Satgas hingga tingkat RT oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) cukup baik, namun masih terkendala keterbatasan tenaga psikolog. “Kita khawatir ketika dibiarkan akan menimbulkan efek baru lagi, sebab rata-rata pelaku ternyata adalah korban yang kemudian menjadi pelaku lagi,” katanya.

Selain itu, dampak psikologis korban harus menjadi prioritas. Akbar menekankan bahwa kekurangan tenaga psikolog dan pendamping harus segera diatasi agar trauma korban tidak berlarut-larut. Ia bahkan bersama Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, sudah menemui korban untuk memberi semangat.

“Kami bertemu adik-adik korban, memberikan semangat dan memastikan kami hadir membersamai mereka. Bersama Wabup, kami berjanji akan segera lapor ke Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV bahwa kita akan laksanakan RDP dengan stakeholder terkait,” tutupnya. []

Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Agnes Wiguna

Advertorial DPRD Kukar