ADVERTORIAL– Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam memperkuat layanan informasi hukum mendapat perhatian khusus melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Sakura RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, Kota Balikpapan, Kamis 26 Juni 2025.
Selain memperdalam pemahaman aparatur hukum tentang pengelolaan JDIH, Rakor ini juga menjadi ajang penghargaan bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengelola dokumentasi hukum secara profesional. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada perwakilan daerah.
Pada kategori Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Balikpapan berhasil meraih posisi pertama. Disusul Kabupaten Mahakam Ulu sebagai juara kedua, dan Kabupaten Kutai Kartanegara di posisi ketiga. Kepala Bagian Hukum Kutai Kartanegara, Purnomo, S.H., hadir menerima penghargaan tersebut.
Sementara itu, dalam kategori Sekretariat DPRD, Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan dominasinya dengan meraih Juara I. Sekretariat DPRD Mahakam Ulu dan Kutai Barat masing-masing menempati Juara II dan III. Penghargaan bagi DPRD Kukar diterima langsung oleh Sekretaris DPRD, H.M. Ridha Dermawan.
Capaian ini menurut Ridha tidak lepas dari kekompakan tim yang solid. “Alhamdulillah kita juara satu, tentu ini berkat kerja bersama yakni tim JDIH yang dipimpin Ibu Ninis dan tentu mendapat support langsung oleh seluruh anggota DPRD Kukar. Semoga bisa kami pertahankan dan tingkatkan lagi prestasi yang diraih ini,” ujarnya, Minggu (29/06/2025).
Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan JDIH tidak hanya soal administrasi, melainkan juga dedikasi kolektif dalam menghadirkan keterbukaan informasi hukum bagi masyarakat. Ke depan, ajang serupa diharapkan menjadi pemicu peningkatan kualitas tata kelola hukum di seluruh daerah Kaltim. []
Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Agnes Wiguna