ADVERTORIAL – Upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus digencarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar. Hal ini kembali ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kecamatan Loa Kulu di Ruang Banmus DPRD Kukar, Selasa (22/07/2025).
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, secara tegas menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh atas alokasi anggaran pembangunan yang selama ini dinilai tidak merata antar kecamatan. Ia menyebutkan bahwa wilayah Loa Kulu masih mengalami berbagai keterbatasan infrastruktur, mulai dari kerusakan jalan di jalur Loh Sumber–Sungai Payang hingga kondisi jembatan semi permanen yang seharusnya sudah ditingkatkan menjadi permanen.
“Banyak ketimpangan pembangunan antar Kecamatan, Loa Kulu merupakan salah satu contoh nyatanya. Di sana, masih banyak jembatan semi permanen yang dilalui oleh alat berat. Seharusnya, jembatan tersebut itu sudah dipermanenkan,” jelasnya.
Menurutnya, ketimpangan ini menjadi bukti bahwa infrastruktur dasar belum menjadi prioritas di beberapa wilayah. Maka dari itu, aspirasi dari APDESI dipandang sebagai bentuk alarm penting agar Pemkab Kukar lebih responsif terhadap kebutuhan desa.
“Kalau tiap kecamatan diberikan anggaran Rp 25 sampai dengan Rp 50 miliar per tahun, itu akan menjadi bentuk nyata pemerataan pembangunan. Kecamatan yang selama ini anggarannya besar bisa untuk dikurangi, sedangkan yang kecil seperti Loa Kulu bisa untuk ditingkatkan,” paparnya lagi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan rencana pengusulan standar minimal anggaran untuk setiap kecamatan dalam APBD mendatang. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi ketimpangan pembangunan yang sudah berlangsung cukup lama.
Melalui RDP ini, DPRD Kukar menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan fiskal demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tanpa memandang besar kecilnya wilayah. []
Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Agnes Wiguna