PARLEMENTARIA – Menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 dan APBD Murni 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai melakukan persiapan serius. Komisi III DPRD Kaltim menggelar rapat bersama lima mitra kerja strategis di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025), untuk membahas kesiapan alokasi anggaran pada sektor masing-masing.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan rapat ini merupakan tindak lanjut arahan pimpinan DPRD. Seluruh komisi diminta menyiapkan data dan informasi terkait kekuatan anggaran sebelum masuk ke pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara).
“Rapat hari ini adalah rapat Komisi III bersama mitra kerja. Komisi III sendiri memiliki lima mitra, yakni Dinas PU, ESDM, Bina Marga dan Sumber Daya Air (BISUB), Pariwisata dan Jasa (PARJAS), serta Administrasi Pembangunan (ADBANG),” ungkapnya.
Abdulloh menilai rapat koordinasi ini penting agar alokasi anggaran tidak salah sasaran. Ia menekankan bahwa pembahasan harus dilakukan secara detail dan transparan. “Kita harus tahu sampai pada Satuan III, kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, bagaimana alokasi anggarannya, dan apakah tersedia dananya atau tidak. Nantinya pembahasan intensif akan dilakukan oleh tim anggaran pemerintah bersama Banggar DPRD,” tegasnya.
Selain itu, ia memastikan bahwa pembahasan KUAPPAS telah dijadwalkan pada awal September. “Penjadwalannya sementara antara tanggal 2 sampai 4 September untuk membahas KUAPPAS Perubahan 2025 maupun Murni 2026,” jelasnya.
Menurut Abdulloh, kesiapan teknis di tingkat komisi akan memudahkan proses pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah. Dengan begitu, pembahasan dapat berlangsung lebih efektif sekaligus mengedepankan prinsip akuntabilitas.
Rapat Komisi III ini juga diharapkan mampu menghadirkan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan mitra kerja, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar mendukung program pembangunan prioritas, baik di bidang infrastruktur, energi, pariwisata, maupun pelayanan publik.
Dengan komitmen pada transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran, DPRD optimistis APBD Perubahan 2025 maupun APBD Murni 2026 dapat dirumuskan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna