PARLEMENTARIA – Isu biaya tambahan sekolah kembali menjadi sorotan di Kalimantan Timur (Kaltim). Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, H. Baba, menegaskan bahwa pemerintah telah mengimbau pihak sekolah agar tidak memberatkan orang tua dalam pengadaan seragam bagi siswa SMA dan SMK, termasuk sekolah swasta.
Pernyataan ini disampaikannya usai rapat dengar pendapat (RDP) mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru swasta di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025). Menurut Baba, program bantuan seragam merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, sehingga implementasinya tidak boleh justru menambah pengeluaran keluarga.
“Pemerintah sudah meminta kepada sekolah agar tidak terlalu memberatkan orang tua. Kalau memang bisa digratiskan, ya digratiskan. Tapi jika tidak memungkinkan, tentu akan ada selisih biaya yang perlu ditanggung untuk kebutuhan operasional sekolah,” ujarnya.
Di sisi lain, Baba mengakui distribusi seragam memang masih belum sepenuhnya sampai ke siswa. Hal ini lebih disebabkan kendala teknis dalam proses pengadaan. “Baju seragam yang diharapkan sekolah-sekolah swasta hingga saat ini memang belum sepenuhnya bergulir ke siswa. Namun, hal ini masih dalam proses. Tidak semudah membalik telapak tangan, karena seragam perlu diukur, dijahit, dan disiapkan. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini, seragam sudah bisa disalurkan kepada anak-anak kita,” terangnya.
Menurut Komisi IV DPRD Kaltim, pemenuhan kebutuhan dasar siswa seperti seragam bukan hanya soal formalitas, melainkan juga berkaitan dengan rasa percaya diri, kesetaraan, dan motivasi belajar. Karena itu, keberlanjutan program bantuan seragam harus dijamin pemerintah.
Baba menambahkan bahwa sekolah swasta berhak memperoleh perhatian yang sama dengan sekolah negeri. Hal ini penting mengingat sekolah swasta juga berperan besar dalam mendukung pemerataan pendidikan menengah di Kaltim.
DPRD Kaltim berkomitmen mengawal program bantuan seragam agar tepat sasaran. Dengan distribusi yang merata serta kebijakan biaya yang tidak membebani orang tua, diharapkan akses pendidikan dapat semakin inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna