PARLEMENTARIA – Jumlah dokter hewan di Kalimantan Timur masih jauh dari kebutuhan ideal. Dengan 148 kecamatan dan hanya 31 Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), sebagian besar fasilitas pelayanan hewan bahkan belum memiliki tenaga dokter tetap. Kondisi ini memunculkan desakan agar daerah segera memiliki institusi pendidikan kedokteran hewan, sehingga dapat mencetak sumber daya manusia lokal yang memahami kondisi wilayah.
Universitas Mulawarman (Unmul) merespons kebutuhan itu dengan merancang pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan jenjang sarjana dan profesi yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Rencana ini langsung mendapat atensi dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyampaikan dukungan terhadap langkah Unmul. Menurutnya, keberadaan prodi kedokteran hewan sangat penting bagi masa depan kesehatan hewan dan sektor peternakan di Bumi Etam. “Perlu ada kajian akademis, persiapan SDM tenaga dosen dan anggaran,” ujarnya saat audiensi bersama pihak Unmul di Gedung E DPRD Kaltim, Senin, (04/08/2025).
Damayanti menekankan bahwa dukungan tidak berarti proses bisa dijalankan terburu-buru. Ia menilai, keberhasilan prodi ini akan sangat ditentukan oleh kesiapan akademik dan infrastruktur. Fasilitas laboratorium, tenaga dosen dengan kompetensi mumpuni, hingga jejaring kerja sama dengan institusi terkait harus dipastikan sejak awal. “Unmul punya peluang besar untuk jadi pelopor pendidikan dokter hewan di timur Indonesia. Tapi ini harus dimulai dari rencana yang matang dan komitmen bersama, agar bisa benar-benar menjawab kebutuhan Kaltim,” katanya.
Menurut Damayanti, tanpa persiapan yang baik, keberadaan prodi baru berisiko hanya menambah daftar lembaga pendidikan, tetapi tidak menjawab masalah krisis dokter hewan di lapangan.
Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Wilayah I Kalimantan Timur, Intan, turut menegaskan bahwa kebutuhan tenaga medis hewan di daerah ini sudah sangat mendesak. Dengan luas wilayah Kaltim dan besarnya potensi peternakan, jumlah dokter hewan saat ini tidak sebanding dengan tantangan yang dihadapi.
“Banyak Puskeswan di Kaltim yang belum memiliki dokter hewan tetap. Padahal peran dokter hewan sangat penting, bukan hanya untuk kesehatan ternak, tetapi juga untuk pengendalian penyakit menular dari hewan ke manusia atau zoonosis,” ungkapnya.
Intan menambahkan, pembukaan prodi kedokteran hewan di Unmul diharapkan bisa melahirkan SDM lokal yang memahami karakteristik wilayah. Dengan begitu, mereka lebih siap bekerja di daerah pedalaman maupun wilayah dengan akses terbatas.
Selain soal pelayanan kesehatan hewan, pembukaan prodi ini juga diyakini akan memberi kontribusi pada ketahanan pangan daerah. Hingga kini, sebagian besar kebutuhan protein hewani di Kaltim masih dipasok dari luar daerah. Keterbatasan tenaga dokter hewan turut berkontribusi pada lemahnya sistem peternakan lokal.
Damayanti melihat, jika prodi kedokteran hewan berhasil dibangun, maka secara perlahan Kaltim bisa memperkuat ketahanan pangan dari sektor peternakan. Apalagi, dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan dukungan logistik pangan dalam skala besar, kehadiran dokter hewan akan semakin vital.
“Keberadaan fakultas atau prodi kedokteran hewan di Kalimantan Timur akan mendukung banyak aspek, termasuk pengendalian penyakit zoonosis, peningkatan layanan kesehatan hewan, hingga ketahanan pangan masyarakat,” tegasnya.
Damayanti juga optimistis bahwa program ini akan membuka peluang bagi generasi muda Kaltim yang tertarik pada bidang veteriner. Selama ini, pilihan untuk menempuh pendidikan kedokteran hewan harus dilakukan di luar Kalimantan, sehingga membutuhkan biaya lebih besar dan belum tentu para lulusan kembali ke daerah asal.
Dengan adanya prodi di Unmul, ia berharap akan muncul minat baru dari anak muda untuk mengabdi di bidang kesehatan hewan. “Dengan pembukaan program studi di daerah, akan tercipta SDM lokal yang memahami karakteristik wilayah dan siap mengisi kekosongan tenaga dokter hewan di lapangan,” ujarnya.
Rencana Unmul ini menuntut komitmen dari berbagai pihak. DPRD menegaskan siap memberikan dukungan sepanjang syarat akademik dan regulasi terpenuhi. Pemerintah daerah juga diharapkan memberi ruang anggaran serta fasilitasi kebijakan. Sementara itu, organisasi profesi seperti PDHI bisa menjadi mitra strategis dalam menyiapkan tenaga pendidik maupun tempat praktik lapangan bagi mahasiswa kelak.
Jika langkah-langkah persiapan berjalan sesuai rencana, pada 2026 Kaltim tidak hanya memiliki prodi kedokteran hewan pertama di wilayah timur Indonesia, tetapi juga membuka jalan untuk mencetak generasi dokter hewan lokal yang akan memperkuat pembangunan daerah. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna