ADVERTORIAL – Pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Hal ini disampaikan oleh Ekti Immanuel kepada awak media usai menerima kunjungan kerja DPRD Kubar di ruang rapat Gedung E lantai 1, kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Kamis (21/08/2025).
“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Gubernur Kaltim sudah tercantum pembangunan rumah sakit di Kubar dan Mahulu serta sekolah unggulan, namun syaratnya tanah harus dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten, itu yang saya minta agar DPRD Kubar ikut mengawal,” ujar Ekti.
Ekti menjelaskan, pembangunan fasilitas publik memerlukan tahapan yang jelas dan tidak bisa dilakukan secara instan. Tahap pertama adalah memastikan ketersediaan lahan sebelum masuk ke perencanaan dan pembangunan fisik sesuai RPJMD.
“Kalau sesuai RPJMD tahun 2026 dimulai perencanaan, 2027-2028 masuk pembangunan, lalu 2029 dapat diresmikan, jadi memang butuh proses, tidak semudah membalik telapak tangan,” jelas Ekti, wakil rakyat dari daerah pemilihan Kubar dan Mahulu.
Ia menekankan bahwa peran DPRD Kubar menjadi kunci untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana. Dukungan legislatif di tingkat kabupaten diyakini dapat mempercepat realisasi proyek serta menjaga sinkronisasi antara RPJMD Bupati dan RPJMD Provinsi.
“Saya arahkan agar mereka kawal di tingkat Kabupaten, karena RPJMD Bupati juga harus sinkron dengan RPJMD Provinsi, jadi semua harus bergerak bersama,” tutur politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Kolaborasi antara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten diharapkan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kubar dan Mahulu, khususnya dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan adanya rumah sakit dan sekolah unggulan, warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh layanan yang memadai.
Pembangunan fasilitas publik ini merupakan bagian dari implementasi visi-misi Gubernur Kaltim dalam RPJMD 2025-2029. Pengawalan DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten diharapkan menjadi mekanisme untuk memastikan pelaksanaan tepat waktu, transparan, dan berdampak maksimal bagi masyarakat.
Langkah koordinatif ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah provinsi dan DPRD dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah terluar Kaltim. Program ini diharapkan membawa perubahan signifikan bagi kualitas hidup masyarakat di Kubar dan Mahulu.[]
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna