PARLEMENTARIA — Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) di tengah pergeseran tren ekonomi global menuju energi hijau. Dalam pandangan Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan, transformasi ekonomi daerah tidak boleh hanya mengandalkan investasi skala besar atau proyek tambang, melainkan harus dimulai dari pemberdayaan pelaku usaha kecil yang selama ini terbukti lebih tangguh menghadapi krisis.
Firnadi menegaskan bahwa ketergantungan berlebihan pada sektor tambang dan migas justru membuat struktur ekonomi rapuh saat terjadi fluktuasi harga global. Menurutnya, masa depan ekonomi Kaltim akan ditentukan oleh seberapa kuat pemerintah daerah mendukung UMKM dengan akses teknologi, pasar, dan fasilitas permodalan. “Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada sektor ekstraktif. Dunia sedang berubah. Kalau Kaltim tidak segera mengubah arah ekonomi, kita akan tertinggal,” kata Firnadi kepada para kuli handphone di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (05/06/2025) kemarin.
Ia menyebut potensi lokal di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan memiliki prospek besar jika pemerintah serius membantu pelaku usaha mikro dan kecil naik kelas melalui pengolahan produk bernilai tambah. “Komoditas seperti kelapa, sawit, ikan air tawar, dan sapi lokal sebenarnya punya prospek besar. Tapi kita lemah di hilirisasi. Semua masih dalam bentuk bahan mentah,” jelasnya.
Firnadi menekankan pentingnya pengolahan komoditas agar manfaat ekonomi bisa langsung dirasakan masyarakat desa dan pelaku UMKM. “Transformasi ekonomi itu bukan hanya proyek besar. Bisa dimulai dari pengolahan kelapa jadi santan kemasan, ikan jadi olahan beku, atau limbah sawit jadi energi alternatif. Yang penting, ada nilai tambah di sini,” tegas politisi asal daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara ini.
Ia menilai kebijakan yang berpihak pada UMKM merupakan langkah strategis untuk menciptakan ketahanan ekonomi daerah di masa transisi energi. Dukungan infrastruktur, pelatihan, pendampingan bisnis, dan regulasi yang memudahkan akses permodalan harus menjadi prioritas. “Kalau sektor usaha kecil kita kuat, ekonomi daerah akan lebih tahan guncangan,” katanya.
Firnadi juga mengingatkan pemerintah daerah agar mulai merancang roadmap ekonomi yang berpijak pada penguatan UMKM sebagai basis utama. Strategi ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas, sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara merata. “Jangan sampai kita hanya jadi penonton ketika ekonomi dunia bergeser ke arah hijau dan berkelanjutan. Kaltim punya semua syarat untuk jadi produsen pangan, energi alternatif, dan produk lokal berdaya saing,” terangnya.
DPRD Kaltim, lanjut Firnadi, siap mendukung kebijakan anggaran yang berpihak pada pembinaan usaha mikro dan kecil. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak cepat menyiapkan ekosistem ekonomi yang mandiri, inklusif, dan siap bersaing di pasar domestik maupun global. “Kita harus mulai sekarang. Ekonomi daerah ke depan harus produktif, inovatif, dan tidak tergantung pada apa yang digali dari dalam tanah,” pungkasnya. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna