PARLEMENTARIA – Proyeksi turunnya dana fiskal dari pemerintah pusat ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2026 menjadi perhatian serius Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Firnadi Ikhsan. Meski penurunan alokasi dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun belum final, Firnadi mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mempersiapkan perencanaan kegiatan yang lebih selektif dan efisien.
Menurutnya, fluktuasi dana transfer pusat adalah konsekuensi dari dinamika kebijakan fiskal nasional yang tidak bisa dihindari. Karena itu, kesiapan perencanaan pembangunan di tingkat daerah menjadi kunci agar target-target prioritas tetap tercapai meskipun fiskal mengalami tekanan. “Kita harus siapkan skenario matang agar penurunan dana fiskal tidak menghambat pembangunan daerah,” ujar Firnadi kepada awak media di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, belum lama ini.
Ia menjelaskan, perencanaan kegiatan OPD tidak boleh lagi bersifat rutinitas administratif yang membebani belanja tanpa dampak nyata. Setiap program dan kegiatan harus dirancang lebih selektif, menyesuaikan kemampuan fiskal, dan memprioritaskan sektor yang memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Firnadi menyebut, efisiensi belanja dan sinkronisasi program antar-OPD juga perlu diperkuat. Menurutnya, tumpang tindih kegiatan atau alokasi anggaran yang tidak relevan dengan kondisi daerah hanya akan mengurangi efektivitas pembangunan. “Setiap OPD diharapkan merancang kegiatan yang realistis agar pembangunan tetap berjalan meski dengan anggaran terbatas,” tegas politisi PKS itu.
Ia menambahkan, situasi ini harus dimaknai sebagai momentum melakukan reformasi tata kelola anggaran dan pembenahan pola kerja birokrasi agar lebih adaptif terhadap perubahan fiskal. Salah satu langkah penting adalah memastikan belanja daerah benar-benar diarahkan pada prioritas strategis seperti penguatan ekonomi produktif, pelayanan dasar, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan daerah.
Firnadi juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program, agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan perencanaan yang selektif, OPD diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Timur meski menghadapi tantangan fiskal. “Ini saatnya reformasi anggaran dan tata kelola pembangunan yang lebih efisien dan berdampak nyata,” pungkasnya. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna