PARLEMENTARIA — Fenomena meningkatnya bazar dan festival makanan di Samarinda menjadi perhatian serius Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Giaz. Ia menekankan perlunya dukungan lebih nyata dari pemerintah agar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat bersaing, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan.
Menurut Abdul, hampir seluruh festival makanan yang digelar di kota ini merupakan inisiatif pihak swasta dan relatif sukses menarik minat masyarakat. Namun, biaya sewa lapak yang tinggi antara Rp5 juta hingga Rp12 juta per lapak menjadi hambatan bagi UMKM untuk berpartisipasi. Menurutnya, pemerintah perlu hadir memberikan dukungan strategis, terutama di hilir, agar produk lokal lebih mudah dijangkau masyarakat.
“Selalu yang mengadakan food festival itu adalah swasta dan sukses, karena swasta itu kami tahu satu lapak itu sewanya dari Rp5 juta sampai Rp12 juta dan maksud kami pemerintah support di hilirnya,” kata Adul, sapaan akrabnya, saat ditemui di Samarinda, Minggu (31/08/2025).
Abdul menyoroti potensi lahan pemerintah yang belum dimanfaatkan. Ia menyarankan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bekerja sama dengan pelaku UMKM untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong sebagai lokasi usaha. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, sekaligus membuka kesempatan usaha baru yang lebih inklusif.
“Saya kasih masukan BPKAD harus berkolaborasi juga dengan UMKM, karena banyak lahan-lahan yang nganggur di tengah kota punya provinsi, kenapa tidak dimaksimalkan untuk para UMKM agar ekonomi masyarakat menengah ke bawah ini bergerak stabil, karena ekonomi lagi susah semua,” jelas Abdul.
Selain aspek ekonomi, Abdul menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan wakil rakyat. Ia menilai selama ini aspirasi dan kesulitan warga kurang diperhatikan, sehingga ketidakpercayaan publik bisa memicu ketegangan sosial hingga aksi ekstrem, seperti pembakaran fasilitas publik.
“DPRD Kaltim maupun pemerintah, ayo kita turun kembalikan kepercayaan masyarakat, jangan sampai masyarakat terlihat selalu terdzolimi seperti sekarang,” ujarnya.
Abdul menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan pelaku UMKM. Dengan pendekatan partisipatif, UMKM diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi mikro, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal. Strategi ini dinilai mampu memperkuat stabilitas sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Samarinda dan Kaltim secara luas.
“Harapannya pemerintah bisa maksimal bekerja dengan baik, agar mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dan pemerintahan yang sudah sangat-sangat minim,” tutup Abdul, menegaskan perlunya sinergi semua pihak untuk menjaga ketertiban sosial dan mendorong kemajuan ekonomi.
Dengan langkah-langkah konkret tersebut, Abdul berharap UMKM di Kalimantan Timur dapat menjadi tulang punggung ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk kemajuan bersama. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna