PARLEMENTARIA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya kasus HIV di Kaltim yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak karena penyebaran HIV bukan lagi sekadar potensi ancaman, tetapi telah terlihat nyata di lapangan.
“Kita ini kan miris dengan peningkatan HIV, kita menghindari dari itulah yang selama ini yang kita terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengetahuan penularan terhadap HIV ini,” ujarnya di Gedung Paripurna DPRD Kaltim, Senin (01/12/2025) siang.
Ia menegaskan bahwa data kasus yang terus meningkat menunjukkan bahwa penyebaran HIV di Kaltim kini berada pada tahap yang memerlukan respons cepat dan terukur. “Sekarang ya bukan lagi ini di hadapan mata sudah ya kelihatan bahwa penyebaran di Kalimantan Timur cukup signifikan,” katanya.
Fuad berharap Dinas Kesehatan dapat memperkuat intensitas penyuluhan sebagai upaya pencegahan. “Kita berharap Dinas Kesehatan nanti untuk selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap pengetahuan masyarakat supaya masyarakat itu tersampaikan dengan informasi-informasi terkait HIV,” tuturnya.
Ia mengaku sedih karena Kaltim sebelumnya termasuk wilayah dengan kasus HIV relatif rendah, namun kini justru menghadapi lonjakan kasus. “Saya sedih dengarnya, kalau sebelumnya mungkin kita mendengar di beberapa daerah notabene Kaltim masih rendah, sekarang kita sudah dihadapkan dengan hal itu maka kita dari DPRD tentu meminta kepada pihak terkait,” ucapnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah agar mempercepat deteksi dini demi menekan penyebaran, khususnya pada kelompok rentan. “Dinas kesehatan, kemudian pemerintah untuk mendeteksi semua supaya penyebaran ini tidak luas dan mengurangi kekhawatiran-kekhawatiran daripada masyarakat kita, khususnya orang-orang tua kita,” katanya.
Fuad menilai peningkatan kasus berkaitan dengan pola pergaulan dan perilaku berisiko pada kalangan remaja. “Ini akibat karena pergaulannya, sekarang anak-anak kita terus kemudian juga penyimpangan terhadap seksual tersebut sehingga mengakibatkan,” tutupnya.
Selain persoalan kesehatan, Fuad juga menyoroti masalah banjir di Kota Samarinda yang dinilai masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah. Menurutnya, perbaikan drainase terus berjalan, tetapi prosesnya membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang memadai.
“Hari ini mereka masih menyampaikan beberapa yang tentu yang kita sama ketahui bahwa persoalan banjir yang sampai saat ini masih belum selesai secara keseluruhan,” ujarnya.
Ia menyebut Pemkot Samarinda telah menunjukkan progres perbaikan, namun belum semua titik banjir dapat tertangani. “Kita juga melihat beberapa progres pemerintah khususnya Kota Samarinda sudah melakukan perbaikan drainase, tetapi tentu kita melihat karena memang ini sebuah perbaikan tentu memerlukan waktu,” katanya.
Fuad mendorong penambahan anggaran karena persoalan banjir di beberapa titik masih cukup parah. “Kita berharap ada penambahan anggaran yang dikhususkan untuk penanganan banjir, walaupun anggaran itu sudah besar, tetapi saya kira ini perlu lagi ditambah karena persoalan banjir di Kota Samarinda sangat parah di beberapa titik yang masih belum tersentuh dengan anggaran,” tuturnya.
Ia juga menyinggung persiapan pemerintah dalam menyongsong program Gratis Pol bidang pendidikan pada 2026. “Masyarakat, saya kira untuk 2026 kita songsong mudah-mudahan dengan program gubernur gratis pol terkait pendidikan, kita berharap ini bisa berjalan dengan baik dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.
DPRD, kata Fuad, akan tetap mengawasi penggunaan anggaran agar seluruh kegiatan pemerintah berjalan optimal. “Kita juga terus awasi kegiatan pengalokasian anggaran ini supaya semua terserap dan kita berharap seluruh OPD bisa memaksimalkan semua kegiatan-kegiatannya,” ucapnya.
Terkait kegelisahan publik mengenai program tersebut, ia menegaskan bahwa kebijakan itu sangat dibutuhkan masyarakat. “Kepada masyarakat kita sampaikan bahwa gonjang-ganjing terkait gratis pol saya kira kita melihat yang sudah diusulkan oleh pemerintah provinsi, tentu kami dari DPRD juga melihat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita pada saat ini, khususnya bantuan pendidikan,” tutupnya.
Di sisi lain, Fuad juga menyoroti kebijakan nasional terkait pengelolaan anggaran yang harus dipahami proporsional oleh seluruh daerah, termasuk Kaltim. Ia menilai dinamika fiskal nasional memengaruhi ruang gerak daerah dalam menyusun program.
“Kita semua memahami karena ini keputusan nasional, kalau bisa dikatakan bahasa warung kopi itu ya ada saatnya kita makan nasi goreng, ada saatnya kita makan sate, dan ada juga saatnya kita makan garam,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Kaltim dipandang memiliki kemampuan anggaran besar, salah satunya tercermin dari meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalimantan Timur memang dinilai dan dilihat kemampuan anggaran yang cukup besar,” katanya.
Peningkatan PAD tersebut, lanjutnya, menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola anggaran secara menyeluruh. “Saya kira kemarin juga disampaikan oleh Gubernur yang sangat membanggakan bagi kita adalah PAD kita yang cukup naik signifikan dan besar,” tuturnya.
Fuad menegaskan bahwa kenaikan PAD harus diiringi peningkatan kinerja instansi pemerintah. “Kita berharap dengan peningkatan PAD tersebut tentu harus juga ada peningkatan kinerja dan anggaran yang diberikan dari pusat agar supaya OPD untuk memaksimalkan itu, supaya semua bisa terserap dengan baik,” tutupnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna