ISTANBUL – Pemerintah Amerika Serikat mulai mengintensifkan diplomasi internasional untuk mendorong kelanjutan proses perdamaian di Gaza. Gedung Putih dilaporkan tengah mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) yang direncanakan berlangsung pada 19 Februari 2026. Agenda utama pertemuan tersebut adalah memperkuat dorongan menuju tahap kedua gencatan senjata di Jalur Gaza sekaligus menggalang dukungan global untuk rekonstruksi wilayah Palestina yang terdampak perang.
Menurut laporan media Amerika Serikat, Axios, forum ini dirancang tidak hanya sebagai pertemuan diplomatik, tetapi juga sebagai konferensi internasional penggalangan dana. Fokusnya adalah menghimpun komitmen bantuan kemanusiaan dan pendanaan pembangunan kembali infrastruktur sipil Gaza yang mengalami kerusakan luas akibat konflik berkepanjangan.
“(Kesempatan) itu akan menjadi pertemuan pertama Dewan Perdamaian (BoP) sekaligus konferensi penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza,” tulis Axios mengutip seorang pejabat AS, Jumat (06/02/2026).
Sebagai tuan rumah, pemerintah Amerika Serikat disebut telah mulai menghubungi puluhan negara dari berbagai kawasan untuk mengundang para pemimpin dunia serta membahas kesiapan teknis dan logistik penyelenggaraan forum tersebut. Pertemuan ini direncanakan digelar di Institute of Peace, Washington, yang selama ini dikenal sebagai pusat dialog dan kajian resolusi konflik internasional.
“Belum ada yang dikonfirmasi, tetapi pemerintah sedang merencanakannya dan mulai memeriksa pemimpin mana saja yang dapat hadir,” ujar seorang sumber tersebut kepada Axios.
Langkah ini menunjukkan upaya Washington untuk mengambil peran sentral dalam membangun arsitektur perdamaian pascakonflik Gaza, tidak hanya melalui jalur politik, tetapi juga lewat mekanisme ekonomi dan kemanusiaan. Pertemuan Dewan Perdamaian Gaza diproyeksikan menjadi wadah koordinasi antara negara-negara Barat, dunia Arab, serta negara-negara Muslim dalam merumuskan agenda bersama bagi stabilitas kawasan Timur Tengah.
Dalam konteks tersebut, kehadiran Israel juga menjadi perhatian utama. Kepala otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 18 Februari 2026, atau sehari sebelum rencana pertemuan BoP. Netanyahu disebut telah menerima undangan dari Trump agar Israel bergabung dalam dewan tersebut, meskipun hingga kini belum menandatangani piagam keanggotaan.
Apabila Netanyahu hadir dalam pertemuan Dewan Perdamaian Gaza, momen tersebut berpotensi menjadi simbol politik yang signifikan. Kehadirannya akan menandai kemunculan publik pertamanya bersama para pemimpin Arab dan Muslim sejak sebelum serangan 7 Oktober oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, serta rangkaian serangan balasan Israel ke Jalur Gaza.
Dari sisi diplomasi global, forum ini dipandang sebagai upaya membangun kembali kepercayaan internasional sekaligus menciptakan mekanisme kolektif untuk mengelola pascakonflik, mulai dari rekonstruksi fisik, pemulihan layanan publik, hingga stabilisasi sosial dan ekonomi masyarakat Gaza. Namun, rencana tersebut masih berada dalam tahap awal perencanaan dan belum sepenuhnya final.
Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan pernyataan resmi terkait detail agenda, daftar peserta, maupun struktur kelembagaan Dewan Perdamaian Gaza. Rencana pertemuan ini juga masih sangat dinamis dan terbuka terhadap perubahan, baik dari sisi waktu, lokasi, maupun komposisi peserta, seiring perkembangan situasi politik dan keamanan regional.
Dengan demikian, inisiatif ini mencerminkan pendekatan baru yang tidak semata berfokus pada penghentian konflik bersenjata, tetapi juga pada fase pascaperang yang menuntut kerja sama internasional jangka panjang. Pertemuan Dewan Perdamaian Gaza berpotensi menjadi titik awal pembentukan platform global yang mengintegrasikan diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi sebagai satu kesatuan strategi perdamaian. []
Diyan Febriana Citra.