JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan isi pertemuannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jumat (17/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan sejumlah kekhawatiran terkait kebijakan pemotongan anggaran pemerintah daerah (pemda) dalam rancangan anggaran tahun depan.
“Dia menyuarakan keresahan pemda yang anggarannya dipotong,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta.
Purbaya menjelaskan, kebijakan penyesuaian anggaran tersebut merupakan langkah yang harus diambil pemerintah pusat untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional di tengah perlambatan ekonomi global. Menurutnya, anggaran transfer ke daerah (TKD) yang tercantum dalam APBN 2026 memang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebelum dirinya menjabat sebagai menteri keuangan, TKD semula dialokasikan sekitar Rp650 triliun turun signifikan dibandingkan dengan 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun. Namun, setelah melakukan evaluasi, Kementerian Keuangan menambah alokasi sebesar Rp43 triliun dan telah mendapatkan persetujuan dari DPR.
“Penambahan itu sudah kami perjuangkan agar tidak terlalu jauh menurun,” kata Purbaya.
Meski demikian, Gibran tetap meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan tambahan dana untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Namun, Purbaya menegaskan bahwa ruang fiskal saat ini masih terbatas.
“Untuk memitigasi itu saya pikir dalam jangka pendek saya enggak bisa apa-apa. Saya paling minta mereka, pemda, merapikan kinerja dulu,” jelasnya.
Menurut Purbaya, langkah efisiensi dan perbaikan tata kelola di tingkat daerah menjadi kunci agar pemda tetap mampu menjalankan program prioritas di tengah keterbatasan anggaran. Ia menekankan pentingnya penggunaan dana secara tepat sasaran agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Meski belum ada ruang penambahan dalam waktu dekat, Purbaya membuka peluang revisi apabila kondisi ekonomi nasional menunjukkan tren positif.
“Triwulan ketiga nanti kita itung ulang. Kalau ekonomi bagus, kita akan meningkat juga berapa yang bisa kita bagi ke daerah,” tuturnya.
Pertemuan antara Wapres Gibran dan Menkeu Purbaya ini dinilai sebagai bentuk komunikasi politik dan koordinasi fiskal antara pusat dan daerah yang semakin intens. Pemerintah pusat berharap sinergi ini dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan, dan produktif di seluruh wilayah Indonesia. []
Diyan Febriana Citra