JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi perhatian publik setelah mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (11/12/2025). Kehadirannya pada pukul 08.43 WIB itu disertai sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menandai pertemuan antara pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi untuk membahas masalah-masalah tata kelola aset negara yang selama ini menjadi sorotan.
Kepada wartawan, Dedi menegaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari upaya memperkuat langkah pencegahan korupsi, khususnya terkait penataan aset negara yang bersinggungan dengan lahan publik.
“Saya bertemu ke bidang pencegahan normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya kita melakukan penghijauan di areal-areal tanah-tanah negara,” ujar Dedi. Ia menekankan bahwa persoalan tata ruang, terutama di wilayah rawan bencana, memerlukan penanganan serius dan kerja bersama lintas lembaga.
Dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Barat sering berhadapan dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, longsor, hingga kerusakan ekosistem hutan. Dedi mengakui bahwa hal itu tak lepas dari kondisi lingkungan yang semakin tertekan. Menurutnya, sejumlah wilayah di Jabar menghadapi kerusakan sumber daya yang beririsan langsung dengan tanah milik negara, sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap alih fungsi lahan maupun pemanfaatannya oleh pihak ketiga.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi persoalan tersebut. Karena itu, dalam kunjungannya ke KPK, Dedi turut mengajak sejumlah lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi.
“Maka saya meminta jajaran BUMN seperti Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan kemudian PU untuk bersama ke sini agar seluruh aset di Jawa Barat terjaga dan fungsi sungai, hutan, serta perkebunan bisa berfungsi kembali, sehingga bencana terhindar,” ucapnya.
Pentingnya kolaborasi itu juga sejalan dengan berbagai program penataan lingkungan yang sedang berjalan di Jawa Barat. Penertiban lahan, pemulihan hutan, dan pengembalian fungsi sungai menjadi prioritas di tengah meningkatnya risiko bencana. Selain itu, keterlibatan KPK dalam proses pencegahan dianggap dapat memperkuat aspek pengawasan agar potensi penyimpangan dapat ditekan sejak dini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa pertemuan tersebut akan membahas dua isu utama. “Untuk isunya soal alih fungsi lahan, aliran sungai,” kata Budi. Ia menambahkan bahwa KPK siap memberikan dukungan pendampingan pencegahan apabila terdapat potensi kerawanan pengelolaan aset negara di Jawa Barat.
Pertemuan ini menunjukkan arah baru kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam menjaga tata kelola lahan dan infrastruktur lingkungan. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa isu lingkungan kini tak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga bagian dari agenda pencegahan korupsi dan penguatan integritas pengelolaan aset negara. []
Diyan Febriana Citra.