JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada Kamis (16/10/2025) menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kunjungan tersebut bukan dalam rangka pemeriksaan, melainkan untuk melakukan audiensi resmi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan KPK guna memperkuat upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia menyebut bahwa agenda ini merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemprov Jakarta dan KPK dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Hari ini (Kamis, 16/10/2025) KPK menerima audiensi dari Pemerintah Provinsi Jakarta untuk membahas berbagai upaya pemberantasan korupsi,” ujar Budi.
Menurut Budi, hubungan kerja sama antara KPK dan Pemprov Jakarta sudah terjalin cukup lama. Kolaborasi itu meliputi sejumlah program strategis, mulai dari pencegahan tindak korupsi, koordinasi supervisi pengelolaan anggaran daerah, hingga penguatan sistem pengawasan internal di setiap satuan kerja.
“Sebelumnya, KPK dan Pemprov Jakarta telah banyak berkolaborasi pada upaya-upaya pencegahan hingga koordinasi supervisi dalam perbaikan sistem dan tata kelola di lingkup pemerintah daerah,” jelasnya.
Kedatangan Gubernur Pramono Anung sekitar pukul 09.44 WIB disambut langsung oleh jajaran pimpinan KPK. Saat ditanya awak media mengenai tujuan pertemuannya, Pramono hanya memberikan jawaban singkat.
“Konsultasi ya,” ujarnya sambil tersenyum sebelum melangkah masuk ke ruang pertemuan.
Meski tidak menjabarkan detail agenda konsultasi tersebut, sejumlah sumber internal menyebut bahwa pertemuan antara Gubernur Jakarta dan pimpinan KPK difokuskan pada penguatan sistem integritas dan pengawasan belanja daerah, termasuk peningkatan efektivitas pelaporan gratifikasi serta transparansi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Jakarta.
Selama ini, KPK memang aktif melakukan pendampingan kepada berbagai pemerintah daerah di Indonesia melalui Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi (MCP). Program tersebut menekankan transparansi dalam pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan tata kelola kepegawaian agar seluruh proses pemerintahan berjalan akuntabel.
Kunjungan Pramono Anung kali ini menunjukkan bahwa Pemprov Jakarta berupaya memperkuat pondasi pemerintahan yang bersih, sejalan dengan komitmen KPK untuk menjadikan pencegahan korupsi sebagai prioritas utama pembangunan tata kelola publik yang berintegritas di ibu kota. []
Diyan Febriana Citra.