JAKARTA — Polemik dugaan praktik percaloan dalam penyaluran bantuan pangan bersubsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) mencuat ke permukaan setelah adanya keluhan dari warga terkait sulitnya mengakses bantuan secara langsung. Sinyal adanya pihak ketiga yang diduga mengambil keuntungan dari program sosial ini menjadi sorotan tajam di tengah upaya pemerintah meningkatkan efisiensi distribusi bantuan.
Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan tanggapannya atas dugaan ini. Menurut dia, sistem penyaluran bantuan sudah diatur secara ketat, baik dari segi penerima manfaat maupun lokasi pembelanjaan bantuan. Karena itu, ia merasa sulit mempercayai jika ada praktik percaloan dalam distribusi tersebut.
“Kalau kemudian ada calo itu, saya sendiri rasanya kok tidak mungkin ya, karena untuk orang mendapatkan KJP dan membelanjakan itu, tempat belanjanya kan sudah diputuskan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (25/07/2025).
Meski demikian, Pramono tidak menampik adanya kendala teknis di lapangan yang berpotensi dimanfaatkan oknum. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah warga penerima bantuan terkadang harus menghadapi hambatan seperti ketiadaan stok atau proses antre yang sangat lama. Situasi ini membuka celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan secara tidak sah.
“Memang problemnya di lapangan ketika orang itu akan membelanjakan, seringkali dibilang sudah habis. Atau, harus nunggu antrean sampai sore, kalau tidak baru besoknya dilayani. Nah, yang seperti-seperti ini memang ada permainan itu,” lanjutnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemprov Jakarta berjanji akan meningkatkan pengawasan, khususnya terhadap penyaluran bantuan pangan bersubsidi yang terintegrasi dengan program KJP.
“Kami tidak menutup mata terhadap ini. Untuk itu tentunya pengawasan akan kami lakukan untuk hal yang berkaitan dengan pengguna KJP maupun subsidi pangan yang diberikan,” tegas Pramono.
Sebelumnya, dugaan praktik percaloan ini diungkap oleh Anggota DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli. Ia menerima laporan dari warga Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur, yang mengaku kesulitan mengakses bantuan secara daring dan akhirnya menggunakan jasa calo yang meminta bayaran tambahan.
“Warga diminta tambahan biaya oleh oknum yang mengaku bisa mempercepat atau mempermudah pengambilan bantuan. Ini jelas melenceng dari tujuan awal program,” ujar Taufik, Jumat (25/07/2025).
Ia menilai kehadiran calo merusak semangat keadilan sosial dalam program bantuan pangan pemerintah. Oleh karena itu, Taufik mendesak Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) serta dinas terkait untuk segera mengevaluasi sistem distribusi.
“Bantuan itu seharusnya langsung diterima warga, tanpa perantara. Jika calo masuk ke dalam sistem, ini bisa menjadi preseden buruk,” tambahnya.
Situasi ini menggarisbawahi pentingnya reformasi distribusi bantuan berbasis teknologi, yang tidak hanya efisien secara sistem, tetapi juga transparan dan berkeadilan. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti laporan masyarakat serta menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab. []
Diyan Febriana Citra.