JAKARTA – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos melakukan kunjungan ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025) pagi. Ia tiba bersama rombongan pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara sekitar pukul 09.57 WIB.
Dalam kunjungannya, Sherly menegaskan bahwa kedatangannya bukan dalam konteks pemeriksaan, melainkan konsultasi terkait upaya pencegahan korupsi yang tengah digalakkan pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Mau konsultasi terkait kesiapan skor MCP Maluku Utara, biar skornya bagus,” ujar Sherly singkat sebelum memasuki Gedung KPK.
Sherly menjelaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia menilai MCP menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas langkah antikorupsi di berbagai sektor pemerintahan daerah.
“Iya ini lagi mau konsultasi gimana giat-giatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional,” tambahnya.
Meski demikian, saat disinggung mengenai isu tambang ilegal di beberapa wilayah yang tengah dipantau KPK, Sherly memilih untuk tidak memberi komentar lebih jauh.
“Saya enggak tahu,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa lembaganya telah menjadwalkan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada hari yang sama. Rapat ini merupakan bagian dari program supervisi dan koordinasi KPK dengan pemerintah daerah.
“Selain pemantauan terhadap delapan fokus area pada MCP dan sektor-sektor strategis, KPK juga sedang fokus untuk melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemda,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya.
KPK menilai penting untuk memastikan seluruh pemerintah daerah menerapkan sistem yang akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Program MCP sendiri mencakup delapan aspek utama: perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan internal, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah.
Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengumumkan bahwa skor MCP nasional tahun 2024 mencapai angka 76, naik satu poin dari tahun sebelumnya. Meski menunjukkan peningkatan, KPK menyoroti bahwa area pengadaan barang dan jasa masih menjadi tantangan terbesar dengan nilai hanya 68.
“Bahkan kami mendorong melakukan pengadaan secara konsolidasi,” ujar Setyo kala itu.
Melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK berharap seluruh daerah dapat meningkatkan standar tata kelola agar lebih efisien, transparan, dan bebas dari praktik koruptif.
Langkah Gubernur Sherly untuk berkonsultasi langsung ke KPK dianggap sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem birokrasi dan memastikan Maluku Utara mampu mencapai skor MCP yang kompetitif secara nasional. []
Diyan Febriana Citra.