PARLEMENTRIA — Reses Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 kembali menjadi ruang bagi anggota dewan untuk mendengar langsung kebutuhan warganya. Dari berbagai aspirasi yang masuk, permasalahan infrastruktur, khususnya jalan, masih mendominasi permintaan masyarakat.
Anggota DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan IV Kutai Kartanegara (Kukar), Guntur, menegaskan bahwa kondisi jalan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pergerakan ekonomi warga. “Ekonomi masyarakat sendiri juga akan banyak tergantung dari infrastruktur jalan. Kalau infrastruktur ini lancar, maka perekonomian di masyarakat juga lancar,” ujarnya, Kamis (09/07/2025).
Guntur menjelaskan, salah satu aspirasi yang paling sering ia terima saat turun ke lapangan adalah perbaikan jalan lingkungan. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, ia mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Kaltim yang mengatur bahwa pemerintah provinsi dapat memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawabnya. “Salah satu aspirasi masyarakat yang kami terima saat Reses yakni perbaikan jalan terutama jalan lingkungan. Dalam SK Gubernur Kaltim yang dikeluarkan, kita bisa memperbaiki jalan yang memiliki kewenangan provinsi,” terangnya.
Politisi dari PDI Perjuangan ini menyebut, banyak warga dari Kecamatan Muara Badak, Marangkayu, dan beberapa wilayah lain yang mengeluhkan kondisi jalan lingkungan mereka. Menurutnya, permintaan ini wajar karena akses jalan menjadi urat nadi bagi aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta kemudahan mobilitas warga. “Paling banyak mereka meminta perbaikan akses jalan lingkungan, karena ini yang sangat dibutuhkan masyarakat,” imbuhnya.
Selain infrastruktur, Guntur juga menerima aspirasi dari sektor pertanian, khususnya terkait ketersediaan pupuk. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi yang terjangkau, padahal kebutuhan ini sangat penting untuk menjaga produktivitas pertanian. “Saat ini bantuan pupuk atau lainnya untuk petani langsung dari pusat, kita hanya bisa mendorong agar pusat memberikan lebih banyak bantuan di sektor pertanian bagi para petani kita,” jelasnya.
Ia menambahkan, walaupun kewenangan pengadaan pupuk berada di pemerintah pusat, pihaknya di DPRD provinsi akan tetap berperan aktif dalam mendorong penambahan alokasi bantuan tersebut. Upaya ini diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil panen sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Guntur menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi yang masuk agar bisa direalisasikan. “Saya berharap aspirasi ini bisa kita wujudkan, dan pastinya saya akan kawal,” tegasnya.
Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan dukungan bagi sektor pertanian, hasil reses ini menjadi gambaran bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Realisasi dari aspirasi tersebut diharapkan dapat membawa manfaat langsung bagi warga, memperlancar konektivitas antarwilayah, dan memperkuat fondasi ekonomi di Kukar. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna