JAKARTA — Pemerintah bergerak cepat menyikapi dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) oleh sebagian penerima yang terindikasi bermain judi online (judol). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dijadwalkan bertemu Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, pada Kamis (07/08/2025), guna mendalami temuan mengejutkan tersebut.
Pertemuan ini menjadi langkah lanjutan dalam menanggapi laporan PPATK terkait 600.000 rekening penerima bansos yang diduga digunakan untuk aktivitas perjudian daring. Temuan ini menimbulkan keprihatinan luas di tengah masyarakat, mengingat dana bansos seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga kurang mampu.
“Sekarang kami baru sampai pada yang 600.000 itu yang ditengarai penerima bansos ikut bermain judol,” kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (06/08/2025).
Dari jumlah tersebut, lanjutnya, sebanyak 228.000 penerima sudah dihentikan penyalurannya karena terbukti tidak layak. Sementara lebih dari 300.000 rekening lainnya masih dalam proses evaluasi dan pendalaman lebih lanjut oleh Kementerian Sosial bersama PPATK.
Langkah koordinasi ini juga bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan dana bansos tidak disalahgunakan, serta hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Gus Ipul menegaskan, jika terbukti menyalahgunakan bantuan untuk kepentingan ilegal seperti judi online, maka penyaluran bansos akan dihentikan.
“Apabila para penerima menyalahgunakan dana bansos untuk bermain judi online, maka Kemensos akan mencabut penyaluran dana bantuan tersebut,” tegasnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang sangat jelas bahwa program bansos harus tepat sasaran dan tidak boleh disalahgunakan dalam bentuk apa pun.
“Jadi insyaallah, ini saya mohon doa restunya saja, memang kita sedang menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang data yang akurat, sehingga ke depan bansos benar-benar tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat sistem pendataan penerima manfaat agar celah penyalahgunaan dapat diminimalisasi. Penggunaan data yang akurat dan integrasi dengan sistem keuangan nasional dinilai krusial untuk mendeteksi anomali transaksi seperti yang terindikasi pada kasus ini.
Pertemuan antara Kemensos dan PPATK diharapkan menjadi momentum penting untuk memperbaiki kebijakan distribusi bansos secara menyeluruh, termasuk menyusun mekanisme pengawasan berbasis digital dan intelijen keuangan guna mencegah praktik penyimpangan di masa mendatang. []
Diyan Febriana Citra.