JAKARTA – Pemerintah pusat mempertegas komitmennya dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh melalui inspeksi langsung yang akan dilakukan oleh Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR), Tito Karnavian. Inspeksi lapangan dijadwalkan berlangsung di sepanjang pesisir utara Aceh pada Rabu (21/01/2026), menyasar kabupaten dan kota yang terdampak paling parah akibat bencana alam beberapa waktu lalu.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan tersebut menjadi dasar hukum percepatan pemulihan lintas sektor dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta unsur TNI dan pemerintah daerah.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR di Aceh, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa inspeksi lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh program pemulihan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa kehadiran langsung Kasatgas PRR di lapangan mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
“Besok (hari ini) Kasatgas PRR didampingi Kasum TNI dan Kepala BNPB selaku Wakasatgas tiba di Aceh dan untuk beberapa hari ke depan akan melakukan inspeksi secara langsung. Kunjungan lapangan Kasatgas PRR, dilakukan guna memastikan upaya pemulihan dilakukan sungguh-sungguh dan dalam koridor percepatan,” kata Safrizal.
Menurut Safrizal, inspeksi ini juga menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh unsur Satgas PRR yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga agar bergerak secara terpadu dan terkoordinasi. Pendekatan tersebut dinilai krusial mengingat kompleksitas dampak bencana yang tidak hanya menyentuh sektor infrastruktur, tetapi juga pendidikan, kesehatan, perumahan, ekonomi, dan kehidupan sosial keagamaan masyarakat.
Dalam agenda kunjungannya, Tito Karnavian dijadwalkan meninjau sejumlah titik krusial di Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang. Di Pidie Jaya, perhatian difokuskan pada fasilitas pendidikan seperti SMAN 2 Meurdu yang masih tertimbun lumpur hingga atap bangunan, serta lahan pertanian di Gampong Beuringen yang mengalami kerusakan berat akibat timbunan lumpur setinggi sekitar dua meter.
Sementara itu, di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara, kondisi permukiman warga masih memprihatinkan. Banyak rumah hancur, jalanan tergenang air dan lumpur, serta material kayu berserakan akibat terjangan banjir. Di Aceh Timur, hilangnya Masjid Jabal Nur dan terisolasinya akses menuju SDN Sarahgala menjadi perhatian khusus. Adapun di Aceh Tamiang, pemerataan distribusi bantuan logistik masih menjadi persoalan utama yang harus segera ditangani.
Safrizal menekankan bahwa percepatan penanganan di Aceh menjadi semakin mendesak mengingat waktu yang semakin sempit menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Pemerintah berupaya memastikan masyarakat dapat menjalani aktivitas ibadah dan kehidupan sehari-hari dengan lebih layak.
“Sebagai wilayah paling terdampak, maka penanganan di Aceh berkejaran dengan waktu yang semakin sempit menjelang bulan Ramadhan dan nanti lebaran, setelah dari pesisir utara Aceh, Kasatgas PRR juga akan langsung turun lapangan ke Sumut dan Sumbar,” kata Safrizal. []
Diyan Febriana Citra.