PARLEMENTARIA – Upaya membangun ruang komunikasi antara wakil rakyat dan mahasiswa kembali diuji ketika ratusan mahasiswa mendatagi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (01/09/2025). Kehadiran massa aksi dengan 11 tuntutan besar mereka menjadi cerminan bahwa isu-isu nasional masih menjadi perhatian utama kalangan muda di daerah.
Aksi yang berlangsung sejak siang itu menyoroti berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai mahasiswa tidak pro rakyat. Mereka menyuarakan kritik melalui orasi bergantian dari atas mobil komando. Poster dan spanduk berisi seruan perubahan turut mewarnai halaman depan gedung dewan. Suasana sempat memanas saat mahasiswa mendesak agar aspirasi mereka langsung ditandatangani sejumlah pejabat daerah maupun pimpinan aparat.
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memberikan klarifikasi dalam konferensi pers di Ruang E DPRD, Rabu (03/09/2025). Ia menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa tidak akan diabaikan, meski sebagian besar menyangkut kewenangan pemerintah pusat.
“Tadi ada sedikit dialog dengan koordinator lapangan di atas mobil komando. Mereka menyampaikan ada 11 tuntutan yang ingin dibacakan dan diterima oleh Ketua DPR. Prinsipnya, semua aspirasi pasti kami tampung, meskipun hampir semua kebijakan yang dituntut itu kewenangannya ada di pemerintah pusat. Karena itu, kami sampaikan bahwa hal tersebut akan dibicarakan bersama pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pusat,” ujar Hasanuddin.
Dalam pertemuan singkat di lokasi aksi, sempat muncul perdebatan. Mahasiswa bersikeras agar dokumen tuntutan mendapat tanda tangan Ketua DPRD, Gubernur, Pangdam, hingga Kapolda. Namun, Hasanuddin menjelaskan permintaan itu tidak mungkin dipenuhi seketika karena berkaitan dengan protokol keamanan.
“Teman-teman mahasiswa awalnya meminta agar tuntutan itu ditandatangani langsung oleh Ketua DPR, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda. Tentu hal itu tidak bisa dilaksanakan saat itu juga. Awalnya saya mengusulkan agar hanya perwakilan yang masuk ke dalam gedung, tapi mahasiswa menginginkan semua peserta aksi ikut. Karena tidak memungkinkan, akhirnya saya memberikan alternatif agar penandatanganan dilakukan di atas truk komando, supaya transparan dan bisa disaksikan semua massa aksi,” jelasnya.
Meski solusi alternatif ditawarkan, kesepakatan tetap tidak tercapai. Hasanuddin menambahkan, faktor keamanan menjadi alasan utama tidak dipenuhinya tuntutan mahasiswa agar semua pejabat hadir sekaligus. “Namun, tuntutan agar seluruh pejabat hadir sekaligus tetap tidak bisa dipenuhi. Prosedurnya harus sesuai dengan aturan keamanan, karena di dalam gedung sudah ada Kapolda, Pangdam, dan jajaran terkait. Akhirnya tidak ada kesepakatan soal siapa saja yang bisa masuk, dan rapat ditutup sekitar pukul enam sore,” ungkapnya.
Kebuntuan itu menunjukkan bahwa perjuangan mahasiswa masih akan berlanjut. Walau tidak ada kesepakatan konkret, DPRD Kaltim tetap menekankan penghargaan terhadap semangat mahasiswa. Hasanuddin menyebut, isu-isu yang mereka bawa seperti penolakan RKUHP dan kebijakan nasional lainnya memang bukan ranah kewenangan daerah. Kendati demikian, ia memastikan DPRD akan menyalurkan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat sesuai jalur yang berlaku.
“Intinya, kami tetap mengapresiasi aspirasi yang disampaikan. Sebelas tuntutan itu pada dasarnya merupakan isu nasional, bukan kewenangan daerah. Namun kami berkomitmen untuk ikut memperjuangkan bersama, termasuk terkait penolakan RKUHP yang juga menjadi perhatian kami,” pungkasnya.
Aksi mahasiswa pun berakhir damai, meski meninggalkan catatan penting bahwa kanal komunikasi antara rakyat dan pemerintah perlu terus diperkuat. Mahasiswa berkomitmen mengawal isu yang mereka suarakan, sementara DPRD Kaltim menegaskan kesiapan menjadi jembatan aspirasi ke tingkat pusat. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna