PARLEMENTARIA – Penurunan anggaran daerah dalam jumlah besar kembali menjadi sorotan di Kalimantan Timur karena dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal sekaligus keberlangsungan program-program unggulan seperti jast pol dan gratis pol. Pemangkasan yang mencapai lebih dari Rp6 triliun itu disebut mempersempit ruang fiskal dan menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian secara hati-hati.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa penurunan anggaran daerah dalam jumlah besar memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas fiskal. “Jadi ada pengurangan anggaran yang signifikan, yang berdampak terhadap fiskal daerah,” ujarnya saat ditemui seusai rapat paripurna ke-45, Sabtu (29/11/2025) malam.
Ia memaparkan bahwa pemangkasan anggaran tersebut mencapai lebih dari Rp6 triliun, yang dianggap sangat memengaruhi ruang fiskal pemerintah provinsi. “Jadi kita turun sekitar 6 triliun, 6,6 jadi itu kan cukup besar,” katanya.
Hasanuddin menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi program-program dasar yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, seluruh fraksi di DPRD Kaltim sepakat bahwa program-program yang bersifat fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap terlaksana. “Sehingga menurut kita dari pandangan fraksi itu pada pokoknya, intinya adalah efisiensi itu jangan mengurangi program-program yang menjadi program-program yang dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya.
Selain itu, ia berharap agar program unggulan seperti jast pol dan gratis pol tidak terdampak pemangkasan secara ekstrem. “Kalau bisa program jast pol dan gratis pol juga jangan terlalu besar dampaknya, karena fiskalnya agak besar, penurunan sampai 66%,” tuturnya.
Hasanuddin juga menekankan pentingnya mempertahankan kontribusi program-program tersebut terhadap peningkatan kualitas manusia. “Pasti ada, makanya kita berharap jangan terlalu besar, karena ini kan pada prinsipnya program pemerintah gratis pol dan jast pol itu adalah program-program unggulan yang ternyata juga berdampak terhadap pembangunan manusia, atau dikenal istilahnya index human development gitu loh,” katanya.
Ia menutup penjelasannya dengan harapan agar pemangkasan dilakukan secara proporsional, tanpa menghilangkan tujuan utama program pemerintah daerah. “Makanya kita berharap ya kalau memang ada, pasti penurunan ada tapi program pemerintah harapan kita jangan terlalu banyak penurunannya, ini yang diharapkan,” ujarnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna