JAKARTA – Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berjalan konsisten, meskipun kepemimpinan nasional telah berganti dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto. Komitmen pemerintah terhadap proyek ini ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang memutakhirkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, dengan target menjadikan IKN sebagai pusat politik Indonesia pada 2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa aturan tersebut menjadi acuan penting bagi kelanjutan pembangunan.
“Perpres 79/2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” ucap Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (29/09/2025).
Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) menjadi bagian penting dari tahapan pembangunan. Pada fase awal, antara 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di Nusantara. Jumlah ini ditargetkan meningkat hingga 9.500 ASN pada 2029. Untuk mendukung pemindahan, pemerintah telah menyiapkan 44 tower hunian yang selesai dibangun, sementara tujuh tower lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Pembangunan IKN dirancang dalam beberapa fase. Tahap pertama (2022–2024) menghasilkan infrastruktur utama, antara lain Istana Garuda, kantor pemerintahan, rumah sakit, bandara VVIP, serta hunian menteri dan ASN. Pada tahap ini juga diterapkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), serta sistem pemantauan pembangunan berbasis Command Center modern. Memasuki tahap kedua (2025–2028), fokus diarahkan pada penyediaan infrastruktur legislatif dan yudikatif, ruang terbuka hijau, serta sarana pendidikan.
Pendanaan pembangunan dilakukan melalui kombinasi APBN dan investasi swasta. Hingga September 2025, tercatat investasi non-APBN mencapai Rp65,3 triliun yang melibatkan 49 pelaku usaha dalam 52 perjanjian kerja sama. Dari sisi anggaran negara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa alokasi tahun 2025 mencapai Rp5,7 triliun.
“Rp 5,7 triliun tahun ini, sebagian di PU, jadi ada, dan IKN masih terus didorong,” kata Purbaya.
Untuk tahun 2026, anggaran meningkat menjadi Rp6,2 triliun, dengan percepatan pencairan agar hasil pembangunan segera terlihat dan semakin menarik minat investor swasta. Sejak proyek dimulai pada 2022, total APBN yang terserap untuk IKN telah mencapai Rp75,8 triliun. Dari jumlah itu, realisasi terbesar terjadi pada 2024, yakni Rp43,4 triliun atau 97,3 persen dari target.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa status IKN sebagai ibu kota politik hanya akan berlaku setelah seluruh fasilitas pemerintahan siap beroperasi.
“Nah ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo, bahwa per 2028 ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang, sudah terpenuhi. Ada semua, eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, dan yudikatifnya sudah ada,” tegas Qodari.
Dengan target itu, pembangunan IKN dipastikan tetap berlanjut sebagai proyek strategis nasional yang melintasi pergantian pemerintahan, menegaskan posisi Nusantara sebagai simbol transisi menuju pusat pemerintahan baru Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.