JAKARTA – Indonesia mencatatkan tonggak penting dalam diplomasi multilateral dengan terpilihnya sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Penunjukan ini bertepatan dengan peringatan dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang semakin diperhitungkan dalam percaturan global, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia.
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, penetapan Indonesia dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB yang digelar di Jenewa pada 8 Januari 2026. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB pada tahun ini, yang menetapkan kepemimpinan baru untuk mengawal agenda dan dinamika HAM internasional sepanjang 2026.
Sebelum penetapan resmi tersebut, pencalonan Indonesia telah disepakati oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan kawasan. Kesepakatan ini diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025 dan mencerminkan dukungan regional yang kuat terhadap Indonesia untuk mengemban peran strategis tersebut.
Dalam proses pencalonan hingga penetapan, pemerintah Indonesia menjalankan diplomasi yang terkoordinasi secara intensif. Di bawah arahan Kementerian Luar Negeri, seluruh perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri digerakkan untuk melakukan pendekatan kepada negara-negara sahabat. Upaya serupa juga dilakukan melalui komunikasi aktif dengan perwakilan asing yang berada di Jakarta, sebagai bagian dari strategi memperkuat peran Indonesia di forum multilateral.
Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa menjadi ujung tombak dalam proses ini, mengingat Dewan HAM PBB bermarkas di kota tersebut. Dukungan juga datang dari PTRI New York serta berbagai perwakilan RI lainnya yang turut memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sidharto dikenal sebagai diplomat senior dengan rekam jejak panjang, antara lain pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memimpin forum HAM yang sarat dengan perbedaan pandangan dan kepentingan antarnegara.
Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses kerja Dewan HAM PBB sesuai agenda tahunan lembaga tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang dalam menangani berbagai isu HAM global.
Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan komitmen Indonesia untuk mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi. Fokus kepemimpinan Indonesia diarahkan pada upaya membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong partisipasi konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan.
Tema presidensi yang diusung Indonesia adalah “A Presidency for All”, yang mencerminkan tekad untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, dan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai bagian penting dari sistem multilateral global.
Presidensi ini menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006. Sebelumnya, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, masing-masing pada 2009 dan 2024. Bahkan, sebelum Dewan HAM PBB berdiri, Indonesia pernah memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005. Rekam jejak tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam diplomasi HAM internasional. []
Diyan Febriana Citra.