JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah mematangkan langkah diplomatik dan kemanusiaan dalam merespons situasi krisis berkepanjangan di Gaza, Palestina. Salah satu opsi strategis yang sedang dibahas adalah kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia dalam jumlah besar sebagai bagian dari misi internasional. Rencana ini tidak hanya dipandang sebagai kontribusi keamanan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen politik luar negeri Indonesia terhadap isu kemerdekaan Palestina dan stabilitas kawasan Timur Tengah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan awal. Namun, jumlah personel yang diproyeksikan tidak kecil dan dapat mencapai ribuan pasukan.
“Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu,” kata ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan seusai jumpa pers di Stasiun Gambir, Selasa (11/02/2026).
Rencana ini menunjukkan kesiapan Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam misi perdamaian global, khususnya di wilayah konflik. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah masih berada dalam tahap persiapan dan belum bersifat final, menunggu kesepakatan internasional serta mekanisme resmi penugasan pasukan perdamaian.
Prasetyo menjelaskan bahwa kontingen Indonesia nantinya akan bergabung dengan pasukan perdamaian dari berbagai negara, sebagai bagian dari misi multinasional. Namun, hingga saat ini belum ditentukan secara rinci lokasi penempatan maupun peran operasional yang akan dijalankan oleh pasukan Indonesia.
“Belum. Kita baru mempersiapkan diri saja kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan,” jelasnya.
Dalam konteks politik luar negeri, kebijakan ini dinilai sejalan dengan posisi historis Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan Palestina. Prasetyo menegaskan bahwa langkah ini bukan semata-mata agenda keamanan, melainkan bagian dari sikap ideologis dan moral bangsa Indonesia terhadap isu kemerdekaan Palestina.
“Kan yang pasti adalah berkenaan dengan masalah BOP beserta dengan seluruh turunan teknisnya itu kan ini, kan bagian dari komitmen bangsa kita untuk tentu yang pertama kita menghendaki pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Palestina,” ucapnya.
“Yang kedua bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza. Makanya kemudian kita Indonesia beserta dengan 7 negara muslim yang lain memutuskan untuk bergabung di BOP tersebut,” imbuhnya.
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) bersama sejumlah negara Muslim lainnya dipandang sebagai strategi kolektif untuk memperkuat diplomasi damai dan memperluas tekanan internasional terhadap penghentian konflik. Bukan hanya melalui pendekatan militer non-tempur, tetapi juga melalui jalur kemanusiaan, logistik, dan bantuan sipil.
Menurut Prasetyo, tujuan utama dari keterlibatan tersebut adalah menekan eskalasi konflik dan menciptakan ruang aman bagi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah Gaza. Indonesia menilai bahwa upaya stabilisasi keamanan akan membuka akses bagi bantuan pangan, kesehatan, dan rekonstruksi infrastruktur sipil yang selama ini terhambat konflik.
“Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza sehingga saudara-saudara kita berkurang penderitaannya. Nah dengan sekarang proses tersebut bantuan-bantuan makanan bisa masuk ke Gaza yang ini kita berharap meringankan beban saudara-saudara kita di sana,” ungkap dia.
Rencana pengiriman pasukan perdamaian ini sekaligus mempertegas peran Indonesia sebagai aktor penting dalam diplomasi global berbasis kemanusiaan. Pemerintah menekankan bahwa keterlibatan tersebut akan tetap mengedepankan prinsip perdamaian, non-agresi, dan perlindungan warga sipil, sesuai mandat pasukan perdamaian internasional.
Hingga kini, pemerintah masih melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan TNI, Kementerian Luar Negeri, serta mitra internasional. Seluruh proses tersebut diarahkan agar setiap langkah yang diambil tidak hanya sah secara hukum internasional, tetapi juga efektif dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat Gaza dan stabilitas kawasan. []
Diyan Febriana Citra.