NEW YORK – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sikap Indonesia bahwa keberlangsungan Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tidak boleh dipandang sebagai pilihan, melainkan sebuah keharusan. Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Tingkat Menteri Tahunan mengenai UNRWA yang digelar di sela Sidang ke-80 Majelis Umum PBB, Kamis (25/09/2025), di New York, Amerika Serikat.
“Dukungan politik bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan, terutama dalam hal perpanjangan mandatnya,” kata Menlu Sugiono.
Menurutnya, keberadaan UNRWA sangat vital bagi jutaan pengungsi Palestina yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup pada layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial dari badan tersebut. Indonesia, ujarnya, hadir untuk menegaskan dukungan penuh terhadap misi kemanusiaan yang dijalankan UNRWA.
Sugiono menyoroti bahwa UNRWA saat ini menghadapi tantangan besar, baik dari sisi politik maupun finansial. Tekanan politik muncul dengan adanya pembatasan aktivitas oleh Israel, termasuk penghentian perjanjian 1967 yang sebelumnya memberi hak istimewa dan kekebalan kepada staf UNRWA.
Sementara dari sisi pendanaan, lembaga itu menghadapi krisis serius karena sejumlah negara menarik bantuan mereka. Padahal, pendanaan UNRWA selama ini bersumber dari kontribusi sukarela negara anggota, sehingga penurunan komitmen langsung mengganggu keberlangsungan operasional.
“Tantangan ini mencakup tekanan politik, kekurangan pendanaan, hingga upaya untuk melemahkan, menghapus, atau bahkan membubarkan badan ini,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyampaikan pandangan mengenai inisiatif UN Aid Initiatives yang digagas Sekretaris Jenderal PBB. Menlu menekankan pentingnya memastikan proses penataan ulang bantuan kemanusiaan tidak mengurangi mandat UNRWA, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak pengungsi Palestina.
“Lebih jauh lagi, karena pendanaan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi merupakan nadi dari operasi UNRWA, Indonesia tetap berkomitmen untuk berkontribusi kepada UNRWA, baik melalui pemerintah kami maupun melalui saluran-saluran inovatif lainnya,” ujarnya.
Sugiono mengingatkan, tanpa dukungan konkret, UNRWA diperkirakan hanya mampu menjalankan operasional normal hingga akhir September 2025. Bahkan, mulai November 2025, badan itu diproyeksikan hanya bisa bekerja dua hari dalam sepekan akibat keterbatasan anggaran.
Sejak 2024, Indonesia meningkatkan kontribusi terhadap UNRWA melalui berbagai skema. Selain bantuan resmi dari pemerintah, dukungan juga datang lewat mekanisme kerja sama dengan BAZNAS serta peningkatan donasi sukarela dari masyarakat.
Bagi Indonesia, mempertahankan UNRWA bukan hanya soal menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga bentuk konsistensi dalam membela hak-hak dasar rakyat Palestina. []
Diyan Febriana Citra.