JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas usai insiden keracunan massal yang menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Setibanya di Tanah Air, Prabowo langsung menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Halim bersama 12 menteri, wakil menteri, dan kepala badan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa rapat darurat tersebut difokuskan pada evaluasi menyeluruh program MBG. “Setelah kedatangan Presiden di tanah air, Presiden langsung mengumpulkan sejumlah Menteri dan jajaran kabinet, salah satu yang dibahas adalah perihal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Menurut Zulkifli, keselamatan anak menjadi perhatian utama pemerintah. “Bagi Pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah memutuskan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah. Penutupan ini dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi. Evaluasi akan difokuskan pada kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak di setiap SPPG. Pemerintah juga mewajibkan sterilisasi alat makan, perbaikan sanitasi, peningkatan kualitas air, hingga pengelolaan limbah.
Selain itu, seluruh SPPG diwajibkan mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai standar keamanan pangan. Presiden Prabowo turut menginstruksikan pemasangan filter air, penyediaan alat sterilisasi food tray, serta pemasangan CCTV yang terhubung langsung ke pusat.
Kementerian Kesehatan ditugaskan untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pemantauan rutin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menegaskan pihaknya siap menugaskan ahli gizi untuk mendampingi pelaksanaan program di SPPG.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan dapur MBG dipimpin oleh juru masak bersertifikat. Wakil Kepala BGN Nanik S Dayang menyatakan, chef bersertifikat memiliki kemampuan manajemen dapur dan teknik memasak yang sesuai standar. “Semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi. Satu pimpinan chef itu nanti merupakan wakil dari BGN, tetapi pihak mitra harus menyiapkan chef sebagai pendamping di dapur,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD Kaltim mengingatkan agar temuan makanan basi dalam program MBG tidak terulang. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, meminta siswa maupun pihak sekolah berani melaporkan jika menemukan menu bermasalah. “Siswa-siswi jangan takut melaporkan jika menemukan menu MBG yang bermasalah. Itu bagian dari proses evaluasi bersama,” katanya.
Damayanti menegaskan bahwa makanan MBG wajib memenuhi standar gizi seimbang dan kelayakan konsumsi. Ia juga meminta agar seluruh laporan segera ditindaklanjuti BGN demi perbaikan tata kelola program.[]
Putri Aulia Maharani