PARLEMENTARIA – Isu belanja jasa penayangan videotron senilai Rp26,5 miliar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali ramai dibahas di media sosial setelah data terkait muncul dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP).
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa informasi yang beredar kemungkinan merupakan data lama dan tidak mencerminkan kondisi anggaran saat ini.
“Kalau soal videotron itu, mungkin data yang beredar adalah data lama. Untuk sekarang, fokus anggaran sudah diarahkan ke sektor yang lebih prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Hasanuddin saat ditemui di ruang rapat Gedung E lantai 1, kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (02/09/2025).
Hasanuddin menambahkan, di lingkungan DPRD Kaltim, program videotron sudah sepenuhnya dicoret dari rencana anggaran. Namun, ia mengakui DPRD tidak memiliki kewenangan penuh terhadap belanja dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mungkin masih menyertakan alokasi anggaran untuk jasa penayangan videotron.
“Kalau di DPRD, program videotron sudah dicoret 100 persen dan tidak tahu kalau SKPD,” kata politisi Partai Golkar ini.
Menurutnya, beberapa SKPD seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pariwisata (Dispar), dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kemungkinan masih memiliki belanja videotron sebagai bagian dari anggaran reguler mereka. Meski demikian, Hasanuddin menekankan prinsip efisiensi dan prioritas dalam penggunaan anggaran daerah.
“Kalau di SKPD lain seperti Kominfo, Dispar, atau Dispora, bisa saja tetap ada karena itu masuk dalam belanja reguler mereka. Tapi secara prinsip, kita sekarang dorong efisiensi dan prioritas,” ujarnya.
Isu videotron mencuat setelah dokumen terkait pengeluaran puluhan miliar rupiah tersebar di publik, memicu kritik masyarakat terkait urgensi dan transparansi penggunaan anggaran, khususnya di tengah kebutuhan mendesak sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dengan memberikan klarifikasi ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk memastikan alokasi anggaran daerah diarahkan ke sektor yang lebih strategis. Selain itu, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan belanja oleh SKPD agar tetap efisien, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus menegakkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Yang terpenting, alokasi anggaran harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dan kita pastikan sektor-sektor prioritas mendapat perhatian lebih,” pungkas Hasanuddin. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna