PARLEMENTARIA — Komitmen terhadap penguatan pendidikan tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapat dorongan konkret. Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menggelar audiensi dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Rabu (25/06/2025), guna menyampaikan sejumlah isu krusial yang masih menjadi kendala dalam pengembangan institusi pendidikan teknologi unggulan tersebut.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITK, dipimpin Wakil Rektor Bidang Non-Akademik ITK, Khakim Ghozali, dan dihadiri langsung oleh Ketua Komisi IV Baba, bersama sejumlah anggota DPRD Kaltim, di antaranya M. Darlis Pattalongi, Makmur HAPK, Fuad Fahruddin, Hartono Basuki, dan Syahariah Mas’ud.
Salah satu perhatian utama dalam forum itu adalah persoalan infrastruktur dasar, yang hingga kini belum memadai. Khakim mengungkapkan bahwa minimnya penerangan jalan dan kondisi akses menuju kampus yang rusak telah menghambat aktivitas belajar-mengajar, khususnya pada malam hari.
“Lingkungan kampus harus menunjang kenyamanan belajar. Penerangan dan jalan yang baik adalah kebutuhan mendasar,” ujar Khakim.
Pihak kampus juga mempresentasikan rencana pembangunan gerbang utama kampus yang terintegrasi dengan Kebun Raya Sungai Wein, sebagai bagian dari pengembangan konsep green campus dan kawasan edukatif-eksploratif. Proyek ini diharapkan memperkuat posisi ITK sebagai institusi berbasis teknologi yang peduli lingkungan.
“Pengembangan gerbang kampus ini akan menjadi wajah ITK sekaligus mendukung sinergi kawasan hijau dan pendidikan,” tambah Khakim.
Tak kalah penting, ITK juga menyinggung status lahan kampus seluas 310 hektare yang saat ini belum memiliki kepastian hukum menyusul berakhirnya nota kesepahaman dengan Pemprov Kaltim. Ketidakjelasan tersebut disebut menjadi penghambat utama perencanaan jangka panjang dan pengembangan kampus ke depan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV Baba menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang diusulkan ITK. Ia mendorong adanya dialog langsung antara ITK dan Gubernur Kaltim guna menyinergikan kebutuhan pengembangan kampus dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Pada prinsipnya kami mendukung, namun hal ini hendaknya segera disampaikan kepada Gubernur Kaltim. Perlu ada dialog langsung agar program ITK bisa disinergikan dengan kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Terkait persoalan lahan, Baba menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal dan memfasilitasi proses legalisasi dan pembebasan lahan kampus ITK. Dukungan legislatif ini dinilai penting untuk mengakselerasi penguatan ITK sebagai institusi teknologi unggulan di kawasan Indonesia timur.
“Kami Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim siap kawal dan memfasilitasi agar proses pembebasan lahan seluas sekitar 310 hektare dapat segera dituntaskan,” tegasnya.
Komisi IV juga berkomitmen menjembatani dialog strategis antara ITK dan Pemprov Kaltim guna menyusun agenda bersama yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi, inovasi riset, serta keterhubungan kawasan kampus dengan pengembangan wilayah di sekitar Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Audiensi ini menjadi bukti pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemangku kebijakan daerah dalam mewujudkan Kaltim sebagai pusat inovasi dan peradaban berbasis teknologi dan riset unggul di masa depan. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna