JAKARTA – Persoalan infrastruktur dan lingkungan kembali mencuat di kawasan Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur. Puluhan warga dari sejumlah klaster mendatangi Sales Gallery JGC yang berada di seberang AEON Mall, Sabtu (17/01/2026), untuk menyampaikan keresahan mereka secara terbuka. Aksi unjuk rasa ini menjadi ekspresi kekecewaan warga terhadap pengelolaan kawasan yang dinilai belum memberikan kenyamanan sebagaimana dijanjikan.
Pantauan di lokasi menunjukkan aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Warga yang terlibat berasal dari tiga klaster, yakni Shinano, Savoi, dan Mahakam. Mereka mengenakan kaus putih dan celana jeans biru sebagai simbol keseragaman sikap. Spanduk berisi tuntutan dibentangkan di sekitar area Sales Gallery, sementara arus lalu lintas di depan lokasi sempat melambat akibat konsentrasi massa.
Salah satu isu utama yang disorot warga adalah kondisi jalan di dalam kawasan perumahan. Jalan yang rusak dan berlubang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dalam orasinya, Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano JGC Jakarta Timur, Wahyu, menegaskan perlunya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur tersebut.
“Serahkan jalan kepada Pemda. Jalan berlubang dan seperti off road,” kata Wahyu di lokasi, Sabtu (17/01/2026).
Sebagai bentuk protes simbolik, warga menanam tiga pohon pisang di lubang jalan yang berada di depan AEON Mall. Aksi ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat kerusakan jalan yang dianggap sudah tidak layak dan membutuhkan penanganan serius.
Selain infrastruktur, warga juga menyuarakan keluhan terkait dampak lingkungan dari keberadaan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan. Bau tidak sedap yang masih tercium hingga kawasan permukiman disebut mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga, khususnya di tiga klaster tersebut.
“Bau sampah yang kami hirup seperti apa, mereka enak-enakan aja di sini,” tutur Wahyu.
Warga menilai pengembang JGC seharusnya tidak bersikap pasif dan tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kenyamanan penghuni, meski RDF Rorotan merupakan proyek pemerintah. Mereka berharap ada komunikasi aktif antara pengembang, pemerintah, dan warga untuk mencari solusi jangka panjang.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan pengelola JGC, Andhika, menyatakan bahwa sebagian tuntutan warga sebenarnya telah dibahas sebelumnya. Menurutnya, ada kesepakatan yang sudah disampaikan kepada perwakilan warga sebelum unjuk rasa dilakukan.
“Tiga tuntutan yang mereka suarakan itu sudah clear sebenarnya,” kata Andhika di lokasi yang sama.
Ia menjelaskan bahwa perbaikan jalan telah masuk dalam rencana kerja pengembang dan dijadwalkan mulai dikerjakan pada Juni 2026. Bahkan, menurut Andhika, pihaknya telah melakukan penambalan sementara di beberapa titik jalan yang rusak, meski belum menyeluruh.
Terkait tuntutan pengelolaan klaster secara mandiri, Andhika menyebut hal tersebut belum dapat direalisasikan karena masih ada persyaratan administrasi yang belum dipenuhi oleh warga. Sementara untuk persoalan RDF Rorotan, ia menegaskan bahwa pengembang tidak memiliki kewenangan penuh karena proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab pemerintah.
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan meningkatnya kesadaran warga akan hak atas lingkungan hunian yang layak. Warga berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan, melainkan menjadi dasar dialog berkelanjutan guna menciptakan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. []
Diyan Febriana Citra.