JAKARTA – Kedatangan tiga unit jet tempur Dassault Rafale pesanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia menjadi penanda penting dalam upaya penguatan sistem pertahanan udara nasional. Pesawat tempur buatan Prancis tersebut dijadwalkan tiba di Indonesia dalam beberapa hari ke depan dan akan menjalani prosesi serah terima resmi di Jakarta pada 29 Januari 2026.
Masuknya Rafale ke dalam jajaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI Angkatan Udara (AU) dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan penegakan kedaulatan wilayah udara Indonesia. Negara kepulauan dengan bentang geografis luas seperti Indonesia membutuhkan sistem pertahanan udara yang andal, terutama untuk merespons berbagai potensi pelanggaran di ruang udara nasional.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati menilai, pembelian pesawat tempur modern seperti Rafale bukan semata-mata untuk menghadapi konflik terbuka, melainkan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menjaga kedaulatan. Menurutnya, langkah Indonesia ini sejalan dengan praktik internasional yang menempatkan pertahanan udara sebagai elemen vital keamanan nasional.
“Pembelian pesawat jet tempur untuk Indonesia adalah untuk kepentingan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di wilayah udara Indonesia. Beberapa kali pelanggaran udara dilakukan oleh pesawat jet tak dikenal atau dikenal juga dengan Black Flight,” ujarnya, Sabtu (24/01/2026).
Ia menjelaskan, sesuai dengan hukum udara internasional, setiap negara berdaulat wajib mengamankan wilayah udaranya, termasuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di atas wilayah daratan maupun perairan nasional. Dalam konteks ini, kehadiran jet tempur berteknologi tinggi dinilai sangat krusial untuk mendukung tugas-tugas tersebut.
Mantan anggota Komisi I DPR itu juga menegaskan bahwa jumlah pesawat tempur yang dibeli Indonesia masih berada dalam kategori minimal jika dibandingkan dengan luas wilayah udara yang harus dijaga.
“Jumlah jet tempur yang akan dibeli juga masih dalam kategori minimal karena kalkulasinya hanya untuk beroperasi pada ruang udara di atas wilayah daratan dan lautan Indonesia,” ucapnya.
Selain aspek teknis dan operasional, pengadaan Rafale juga tidak terlepas dari diplomasi pertahanan yang dijalankan pemerintah. Susaningtyas menilai, pendekatan diplomasi pertahanan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara mitra strategis telah membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk dalam transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertahanan.
“Beliau mampu melakukan diskusi ilmiah langsung dengan para menteri pertahanan negara-negara maju. Kemampuan komunikasi dan bahasa internasional yang dikuasai mendukung diplomasi pertahanan,” ucapnya.
Rafale sendiri dikenal sebagai jet tempur multirole dengan kemampuan misi yang beragam, mulai dari superioritas udara, serangan darat, hingga pengintaian. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan daya gentar (deterrence effect) Indonesia sekaligus memperkuat posisi tawar dalam menjaga stabilitas kawasan.
Ke depan, integrasi Rafale dengan sistem pertahanan udara nasional akan menjadi tantangan tersendiri, termasuk kesiapan infrastruktur, pemeliharaan, dan pelatihan personel. Namun demikian, pemerintah optimistis bahwa langkah ini merupakan investasi jangka panjang untuk memastikan kedaulatan udara Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika keamanan regional dan global. []
Diyan Febriana Citra.