JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menilai Indonesia perlu menunjukkan sikap yang jelas dalam menyikapi konflik internasional. Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara besar, khususnya dengan populasi Muslim terbesar di dunia, membuat sikap diplomatik yang tegas menjadi penting dalam menjaga kredibilitas di mata dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kalla saat berbincang dengan wartawan di kediamannya di Jakarta pada Jumat (06/03/2026). Ia menilai Indonesia tidak seharusnya bersikap pasif ketika terjadi konflik yang melibatkan negara lain, terutama ketika terdapat pihak yang dianggap menjadi korban serangan.
Menurutnya, sikap keberpihakan tidak selalu berarti terlibat langsung dalam konflik, tetapi menunjukkan posisi moral yang jelas dalam percaturan internasional. Tanpa sikap yang tegas, kata dia, Indonesia berpotensi kehilangan pengaruh diplomasi dalam hubungan dengan negara-negara lain.
“Sebagai penduduk Islam terbesar. Mesti ada keberpihakan. Masa kita berpihak ke Israel? Masa kita berpihak pada Amerika yang menyerang?,” jelas Jusuf Kalla kepada wartawan di kediamannya, Jumat (06/03/2026).
Jusuf Kalla menilai Indonesia perlu berpihak kepada negara yang menjadi korban dalam konflik. Dalam konteks situasi yang berkembang di Timur Tengah, ia menyebut Iran sebagai negara yang seharusnya mendapat dukungan moral dari Indonesia.
Ia mengakui terdapat perbedaan aliran keagamaan antara mayoritas Muslim di Indonesia dengan masyarakat Iran yang mayoritas beraliran Syiah. Namun menurutnya, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi Indonesia untuk mengabaikan prinsip solidaritas terhadap negara yang dianggap sedang menghadapi tekanan atau serangan.
“Logikanya kita harus berpihak dong kepada negara Iran itu, walaupun mungkin berbeda Syiah,” sambungnya.
Lebih lanjut, Jusuf Kalla juga menyinggung posisi Indonesia dalam organisasi internasional yang berfokus pada upaya perdamaian dunia. Ia menilai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu meredakan konflik yang terjadi di berbagai kawasan, termasuk ketegangan antara Iran dan Israel.
Menurutnya, lembaga tersebut dapat berperan sebagai forum diplomasi untuk mencari jalan keluar atas konflik yang berkepanjangan. Ia bahkan menyarankan agar upaya penyelesaian konflik tersebut dapat melibatkan pemerintah Amerika Serikat.
Jusuf Kalla menyebut Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dapat didorong untuk memanfaatkan forum Board of Peace sebagai sarana dialog guna meredakan ketegangan yang terjadi.
“Jadi harus ditagih atau diusulkan Trump agar memanfaatkan Board of Peace ini untuk mengatasi kericuhan ini semua, perang ini,” ungkap JK.
Ia menambahkan bahwa jika forum tersebut tidak mampu memberikan kontribusi nyata dalam meredakan konflik global, maka keberadaan dan keanggotaan negara-negara di dalamnya patut dipertanyakan.
“Kalau tidak bisa, ya buat apa Indonesia jadi anggota? Kalau hal ini saja tidak bisa diatasi oleh Board of Peace itu,” sambungnya.
Menurut Jusuf Kalla, diplomasi aktif tetap menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan maupun hubungan internasional. Ia berharap pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan berbagai forum global untuk mendorong perdamaian sekaligus menjaga prinsip keadilan dalam konflik antarnegara. []
Diyan Febriana Citra.