JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi di kediamannya di Jakarta Selatan, Selasa (03/03/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di tengah dinamika situasi keamanan di Iran yang kembali menjadi perhatian dunia internasional.
Dalam keterangan usai pertemuan, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa pembahasan utama menyangkut perkembangan terakhir di Iran, termasuk dampak konflik terhadap warga sipil.
“Dalam pembicaraan dan kunjungan Dubes Iran, telah disampaikan situasi terakhir yang terjadi di Iran dan juga perlawanan rakyat Iran serta korban yang dicapai oleh kebanyakan sipil seperti anak sekolah dan sebagainya,” kata JK dalam keterangannya usai pertemuan.
Menurut JK, pemerintah Iran menyampaikan harapan agar negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, dapat memberikan dukungan moral dan politik terhadap upaya penyelesaian konflik. Ia menegaskan bahwa secara prinsip, masyarakat dan Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan jalan damai dalam setiap penyelesaian sengketa internasional.
Lebih lanjut, JK menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan untuk berperan dalam proses mediasi apabila memang dibutuhkan dan disepakati semua pihak yang terlibat.
“Presiden Prabowo siap untuk menjadi penengah dalam konflik ini. Namun tentu dibutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Ini hal yang selalu dipikirkan oleh mereka,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendorong dialog sebagai jalan keluar konflik. Namun demikian, JK mengingatkan bahwa wacana mediasi tidak dapat dilakukan secara sepihak. Seluruh proses harus melalui komunikasi diplomatik yang matang dan persetujuan dari pihak-pihak yang berkonflik.
Ia juga menekankan bahwa setiap langkah yang akan diambil tetap berada dalam koridor kebijakan resmi pemerintah. Artinya, pembahasan lebih lanjut mengenai kemungkinan peran Indonesia akan dilakukan melalui mekanisme diplomasi yang berlaku.
Pertemuan itu turut dihadiri mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, yang mendampingi JK dalam diskusi tersebut. Kehadiran Hamid dinilai sebagai bagian dari pertukaran pandangan terkait aspek hukum dan diplomasi internasional.
Situasi di Iran belakangan menjadi sorotan setelah meningkatnya ketegangan yang memicu jatuhnya korban sipil. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa kelompok rentan, termasuk anak-anak sekolah, turut terdampak. Kondisi ini memunculkan keprihatinan dari berbagai negara dan organisasi internasional.
Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia selama ini berupaya memainkan peran konstruktif dalam berbagai konflik global, baik melalui forum bilateral maupun multilateral. Dalam konteks tersebut, peluang keterlibatan Indonesia sebagai mediator tetap terbuka, sepanjang terdapat ruang dialog dan kehendak bersama dari pihak-pihak terkait.
Pertemuan antara JK dan Dubes Iran ini menjadi salah satu kanal komunikasi informal yang memperkaya perspektif Indonesia terhadap situasi yang berkembang. Namun, keputusan strategis tetap berada di tangan pemerintah melalui jalur diplomasi resmi. []
Diyan Febriana Citra.