JAKARTA – Upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera terus digenjot pemerintah pusat melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa kerja terpadu antarlembaga menjadi kunci agar penanganan pascabencana berjalan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Penguatan koordinasi tersebut mengemuka dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (23/02/2026). Rapat itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan dihadiri sejumlah pimpinan kementerian, lembaga, serta perwakilan pemerintah daerah.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang kini masih tinggal di hunian sementara (huntara). Hunian tersebut dibangun oleh berbagai pihak, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Danantara, hingga Kementerian Pekerjaan Umum. Tito menekankan bahwa keberadaan huntara bukan hanya soal tempat tinggal sementara, tetapi juga menyangkut jaminan pemenuhan kebutuhan harian warga terdampak.
“Yang di huntara ini, mereka waktu itu, mereka akan diberikan, dibuatkan dapur umum, dan makan mereka ditanggung,” kata Tito dalam rapat tersebut. Pernyataan itu menegaskan komitmen pemerintah agar penyintas tidak terbebani persoalan konsumsi di tengah proses pemulihan.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa huntara disiapkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir. Sambil menunggu hunian tetap (huntap) rampung dibangun, warga dapat menempati huntara. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi bagi warga untuk tinggal sementara di rumah kerabat atau menyewa tempat tinggal dengan dukungan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Dalam forum tersebut, Tito memaparkan skema bantuan perumahan yang telah disiapkan pemerintah berdasarkan tingkat kerusakan bangunan. Bantuan perbaikan rumah rusak ringan ditetapkan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat atau hilang Rp60 juta. Untuk kategori rusak berat atau hilang, bantuan tidak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah, baik di lokasi semula maupun di kawasan relokasi yang lebih aman.
Selain bantuan fisik hunian, pemerintah juga menyiapkan dukungan tambahan berupa bantuan perabotan serta stimulan ekonomi bagi warga terdampak. Menurut Tito, bantuan tersebut idealnya tidak hanya diberikan kepada korban dengan kerusakan berat, tetapi juga mereka yang mengalami kerusakan sedang.
“Nah, yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi [masyarakatnya] perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang [stimulan] ekonominya,” ujarnya.
Rapat tersebut juga menyinggung persoalan teknis lain, yakni penanganan puing-puing kayu sisa banjir yang masih menumpuk di sejumlah daerah. Tito mengungkapkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai aturan lingkungan.
Forum koordinasi ini turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Kehadiran lintas sektor ini diharapkan mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. []
Diyan Febriana Citra.