JAKARTA — Upaya peningkatan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi fokus utama dalam pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (07/10/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan strategis, termasuk perlunya arah kebijakan yang lebih terstruktur melalui penyusunan grand design P2MI.
Dalam pertemuan itu, Tito menegaskan pentingnya keberadaan desain besar sebagai panduan lintas kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan terkait pekerja migran.
“Dengan adanya grand design, kita dapat memetakan aktivitas dan keterlibatan pemangku kepentingan di setiap tahapan, mulai dari persiapan, pemberangkatan, penempatan, hingga pascapemulangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penguatan kelembagaan menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas pelindungan terhadap PMI. Tito mencontohkan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah dilakukan sejumlah pemerintah daerah sebagai model penguatan kapasitas pekerja migran di daerah lain. Menurutnya, langkah tersebut perlu disertai penyelarasan regulasi dan tata kelola kelembagaan agar sistem pelatihan menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja global.
Selain itu, Tito menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan pekerja migran Indonesia. “Kalau pendapat saya, potensi dari pekerja migran ini sangat besar sekali,” ungkapnya. Ia menilai peningkatan kompetensi, terutama dalam bidang keterampilan teknis dan kemampuan berbahasa asing, akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan serta daya saing tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Mendagri juga menekankan perlunya pembangunan sistem perlindungan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah. Sistem tersebut mencakup penjaringan calon pekerja, perluasan peluang kerja, hingga pembekalan edukatif sebelum pemberangkatan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pekerja migran tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga siap bersaing di tingkat internasional.
Tantangan dalam pengelolaan pekerja migran menjadi sorotan penting dalam diskusi tersebut. Tito menilai masih adanya ketidaksinkronan antaraturan di tingkat pusat dan daerah, serta beragamnya standar pelatihan di setiap wilayah, menjadi hambatan besar. Ia juga menekankan perlunya pendidikan vokasi yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter pekerja yang berintegritas dan disiplin.
Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan pihaknya tengah menjaring berbagai masukan dari pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pengelolaan pekerja migran. Ia mengakui masih ada kendala di lapangan, terutama terkait perizinan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja migran di daerah.
“Sementara pelayanan kepada pekerja migran ini harus tetap dijalankan, maka secara parsial dulu, secara sporadis tetap kami jalankan. Tadi sambil memperkuat regulasi dan koordinasi, tetapi pelayanan tetap kami lakukan,” ujar Mukhtarudin.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud, yang bersama-sama menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Upaya penyusunan grand design P2MI diharapkan menjadi langkah konkret menuju tata kelola migrasi tenaga kerja yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas serta kesejahteraan pekerja Indonesia di luar negeri. []
Diyan Febriana Citra.