JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), negara memastikan seluruh proses haji akan dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan jemaah. Upaya tersebut ditempuh dengan melibatkan langsung lembaga penegak hukum dalam sistem pengawasan.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan, keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan menjadi bagian penting dari upaya reformasi tata kelola haji. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar simbol, melainkan bentuk nyata penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan layanan jemaah di Tanah Suci.
Hal tersebut disampaikan Irfan dalam media briefing bertajuk Outlook Penyelenggaraan Haji 2026 yang digelar di Jakarta Timur, Kamis (08/01/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa arahan langsung Presiden menjadi dasar kuat bagi kementeriannya untuk membangun sistem penyelenggaraan haji yang lebih kredibel dan profesional.
“Presiden meminta haji dikelola secara transparan dan akuntabel. Karena itu, di Kementerian Haji kita ditemani aparat penegak hukum. Dari KPK ada yang masuk, dari Kejaksaan juga ada, semuanya untuk memastikan proses haji berlangsung transparan dan akuntabel,” ujar Gus Irfan.
Ia menjelaskan, kehadiran aparat penegak hukum di lingkungan Kemenhaj diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, haji merupakan pelayanan keagamaan yang menyangkut jutaan umat sehingga harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Selain penguatan aspek integritas, Kemenhaj juga menaruh perhatian besar pada kualitas layanan jemaah. Irfan menegaskan, pemerintah ingin memastikan setiap calon haji memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, dan terlindungi selama menjalankan ibadah.
“Kita berharap jemaah berangkat sehat, di sana sehat, dan pulang sehat,” katanya.
Dari sisi kesiapan teknis, Irfan mengungkapkan bahwa sejumlah komponen utama penyelenggaraan haji telah berada pada tahap akhir. Layanan transportasi dan konsumsi bagi jemaah di Arab Saudi disebut telah mencapai kesiapan penuh. Sementara itu, akomodasi di Madinah hampir rampung dengan capaian sekitar 97 persen, sedangkan akomodasi di Makkah masih dalam proses finalisasi.
“Insyaallah dalam waktu dekat akomodasi di Makkah selesai,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan haji. Oleh karena itu, proses rekrutmen petugas haji akan dilakukan secara terbuka dan berstandar ketat agar menghasilkan petugas yang kompeten dan berintegritas.
“Rekrutmen petugas haji kita upayakan benar-benar bersih, jujur, dan bisa dilihat semua orang,” tegas Irfan.
Menurutnya, petugas haji memegang peran strategis dalam memastikan kelancaran ibadah jemaah, sehingga proses seleksi harus bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Transparansi dinilai menjadi kunci utama untuk menjamin keadilan dan profesionalisme.
Menutup pernyataannya, Irfan kembali menegaskan bahwa transparansi dan integritas akan menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan haji 2026.
“Kami berkomitmen menyelenggarakan haji 2026 secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta perlindungan jemaah,” pungkasnya. []
Diyan Febriana Citra.