JAKARTA – Upaya pemulihan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak bencana terus menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas menjadi strategi utama agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan medis, meskipun akses dan infrastruktur pascabencana belum sepenuhnya pulih.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama puskesmas, memiliki peran vital dalam menjaga kesinambungan layanan kesehatan di tengah kondisi darurat dan pemulihan. Menurutnya, puskesmas menjadi garda terdepan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan dasar tanpa harus bergantung pada rumah sakit rujukan.
“Puskesmas sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat di rumah-rumah. Sehingga tidak perlu ke rumah sakit,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Budi menjelaskan, pemerintah telah menuntaskan tahapan revitalisasi rumah sakit di sejumlah wilayah terdampak bencana. Setelah itu, fokus kebijakan diarahkan pada penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama di daerah yang akses transportasi dan infrastrukturnya masih terbatas. Menurut dia, pendekatan ini penting agar layanan promotif dan preventif tetap berjalan optimal.
“Sekarang kami mulai merevitalisasi sekitar 800 puskesmas di tiga provinsi. Dengan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat, kami berharap risiko keterlambatan penanganan penyakit dapat ditekan,” ucap Menkes Budi.
Ia menambahkan, penguatan puskesmas tidak hanya berkaitan dengan perbaikan fisik bangunan, tetapi juga peningkatan kapasitas layanan, ketersediaan tenaga kesehatan, serta dukungan peralatan medis dasar. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan sejak dini, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit rujukan yang berpotensi menambah beban sistem kesehatan.
Lebih lanjut, Menkes menilai bahwa pendekatan kesehatan berbasis komunitas merupakan bagian dari strategi pemulihan kesehatan jangka menengah pemerintah. Fokus utama diarahkan pada wilayah yang mengalami dampak bencana cukup besar, seperti Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Di wilayah-wilayah tersebut, layanan kesehatan yang mudah dijangkau dinilai krusial untuk mencegah meningkatnya risiko penyakit akibat kondisi lingkungan dan hunian sementara.
“Kami ingin layanan kesehatan berada sedekat mungkin dengan masyarakat. Supaya penyakit bisa ditangani lebih cepat dan rumah sakit rujukan tidak semakin terbebani pascabencana,” kata Menkes Budi menutup.
Sejalan dengan upaya penguatan layanan kesehatan, pemerintah juga mempercepat penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan pembangunan huntara di Kabupaten Agam dapat rampung sebelum dimulainya kembali aktivitas sekolah pada awal Januari 2026.
Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Ari Lesmana menyampaikan bahwa percepatan pembangunan huntara dilakukan agar fasilitas pendidikan yang selama ini digunakan sebagai tempat pengungsian dapat segera difungsikan kembali. Hal ini dinilai penting untuk memastikan kelangsungan proses belajar mengajar memasuki semester genap tahun ajaran 2025/2026.
“Target kami sebelum 30 Desember pembangunan utama selesai, dilanjutkan serah terima kunci kepada warga. Sehingga sekolah bisa kembali digunakan pada 5 Januari,” kata Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Ari Lesmana.
Dengan langkah terpadu antara penguatan layanan kesehatan dan percepatan pemulihan hunian, pemerintah berharap kualitas hidup masyarakat terdampak bencana dapat segera pulih, sekaligus meminimalkan dampak lanjutan terhadap kesehatan dan pendidikan. []
Diyan Febriana Citra.