JAKARTA — Upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu kembali mendapat dukungan dari lintas kementerian. Kementerian Hukum mengusulkan pemanfaatan lahan seluas 6,8 hektare di Kota Tangerang, Banten, untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan berbasis sosial yang digagas Kementerian Sosial.
Usulan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, saat bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (30/10/2025). Langkah tersebut menjadi bentuk nyata sinergi antarinstansi dalam memperkuat pendidikan berbasis kerakyatan.
Menanggapi hal itu, Gus Ipul menyambut positif inisiatif Kemenkum yang disebutnya sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak di berbagai daerah.
“Menurut saya ini hal yang harus saya apresiasi, rasa hormat saya, di mana tiba-tiba punya kemauan, niat yang ditunaikan oleh Pak Menteri Hukum, dari awal bicara sama saya, mau serahkan (lahan) ini ke Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025).
Ia menambahkan, saat ini 166 titik Sekolah Rakyat rintisan sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sementara 104 titik permanen akan segera dibangun.
“Kalau ini bisa segera dibangun juga, saya bersyukur nanti tahun 2026, asrama sama kelasnya sudah cukup banget,” ujarnya optimistis.
Sementara itu, Nico Afinta menjelaskan bahwa dari total lahan milik Kemenkum seluas 10 hektare, sebagian besar yakni 6,8 hektare akan dikhususkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
“Luas tanah itu kurang lebih secara keseluruhan ada 10 hektare, namun dari 10 hektare tersebut ada 6,8 hektare yang memang kami siapkan untuk Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lokasi lahan yang berada di tengah permukiman dan memiliki kontur tanah yang rata dinilai strategis untuk pembangunan sekolah. Saat ini, Kemenkum juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mengenai proses teknis pembangunan.
“Di Kementerian PU itu ternyata sudah ada standar dalam pembuatan Sekolah Rakyat. Dan juga kami mendengar di dalam pembangunan Sekolah Rakyat, anggaran itu sudah disiapkan dari Kementerian PU,” ungkap Nico.
Tak hanya lahan, Kemenkum juga berencana mendukung pembangunan gedung kelas dan asrama, sehingga fasilitas yang diserahkan nantinya sudah siap pakai.
“Sehingga Pak Menteri Hukum berkeinginan dalam penyerahan nanti, itu setidaknya ada tanah, beserta kelas dan asramanya,” tutup Nico.
Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari kedua kementerian, menandai awal kerja sama strategis dalam mewujudkan pendidikan rakyat yang inklusif dan berkelanjutan. []
Diyan Febriana Citra.