JAKARTA – Upaya pemulihan pascabencana banjir bandang di Kota Sibolga, Sumatera Utara, tidak hanya difokuskan pada perbaikan fisik dan pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga pada perlindungan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Dalam konteks tersebut, Kementerian Sosial menunjukkan komitmennya dengan memberikan perhatian khusus melalui penyaluran bantuan sosial dan rehabilitasi yang terintegrasi.
Perhatian itu diwujudkan melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) serta bantuan sembako yang disalurkan kepada penyandang disabilitas terdampak bencana. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada para penerima manfaat di Kantor Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Hephata HKBP Sibolga, pada Minggu (21/12/2025). Penyerahan bantuan ini menjadi simbol kehadiran negara dalam memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pemulihan pascabencana.
Adapun bantuan yang diberikan meliputi 407 paket sembako, 13 unit kursi roda, serta 2 paket kruk atau alat bantu berjalan, dengan total nilai mencapai Rp 433.345.000. Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan RBM Hephata HKBP Sibolga. Sinergi lintas lembaga ini dinilai penting untuk menjamin penanganan yang lebih menyeluruh, tidak hanya pada aspek kebutuhan dasar, tetapi juga pemulihan sosial dan psikologis penyandang disabilitas.
Dalam sambutannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kehadiran negara dalam situasi krisis, terutama bagi kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi.
“Kami memberikan dukungan dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial, sekaligus rehabilitasi. Saya diberikan data yang lengkap sehingga mempermudah kami untuk menyalurkan bantuan. Saya juga berterima kasih kepada RBM Hephata yang berperan membantu penyandang disabilitas, termasuk yang membutuhkan trauma healing akibat bencana,” ujar Menteri Sosial.
Menurutnya, penanganan pascabencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan data yang akurat serta kerja sama berbagai pihak agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Dalam hal ini, peran lembaga berbasis masyarakat seperti RBM Hephata dinilai strategis karena memiliki kedekatan langsung dengan penyandang disabilitas di lapangan.
Apresiasi juga disampaikan oleh Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Jonna Aman Damanik. Ia menilai langkah Kementerian Sosial sebagai wujud nyata komitmen negara dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam situasi bencana.
“Kami mengapresiasi Kementerian Sosial dan pihak-pihak lain yang telah memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas. Pada prinsipnya, kami ingin memastikan bahwa negara benar-benar hadir melalui peran dan fungsi masing-masing,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Panti Karya RBM Hephata HKBP Sibolga, Risma Siregar, menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan kepada para penyandang disabilitas di wilayahnya.
“Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan ini. Bahkan sebelum kami menyampaikan isi lubuk hati kami, Bapak Menteri sudah menjawabnya. Dalam rangka mewujudkan masyarakat inklusif tahun 2030, para penyandang disabilitas perlu terus diberdayakan. Bapak dari Kementerian Sosial, kami dari umat Kristiani pelayan bidang sosial, kita bersama-sama melayani masyarakat,” tutur Risma.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berharap pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan psikososial, serta keberlanjutan hidup penyandang disabilitas terdampak banjir bandang di Sibolga dapat berjalan lebih optimal. Pendekatan inklusif tersebut diharapkan menjadi model penanganan bencana yang berkeadilan dan berkelanjutan di berbagai daerah lain di Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.